SOPIAH, NUR and Diamantina, Amalia and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2025) PERUBAHAN STRUKTUR DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA. _030 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nur Sopiah_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (590kB)
	Text Nur Sopiah_abstrak.pdf Download (72kB)
	Text Nur Sopiah_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text Nur Sopiah_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (236kB)
	Text Nur Sopiah_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (551kB)
	Text Nur Sopiah_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (79kB)
	Text Nur Sopiah_dapus.pdf Download (180kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara merupakan Undang-Undang yang disahkan pada tanggal 15 Oktober 2024. Pasca disahkan, presiden terpilih memiliki kekuasaan yang luas untuk menyusun kabinetnya. Hal tersebut berdampak pada struktur dan fungsi kementerian negara. Analisis mendalam penting dilakukan guna memahami rasionalisasi perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara serta dampaknya terhadap struktur dan fungsi kementerian negara.
Penelitian bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan Undang-Undang Kementerian Negara dan implikasi perubahan terhadap struktur dan fungsi Kementerian Negara.
Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan perbandingan dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian menggunakan analisis data kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dilatarbelakangi adanya Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011, adanya kebutuhan yang nyata dan perlu untuk melakukan perubahan pada Pasal 15 yang berguna untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kementerian negara dan menyesuaikan struktur pemerintahan agar lebih responsif dan efektif. Adapun implikasinya yaitu struktur kementerian negara dalam “kabinet Merah Putih” mencapai 48 dan dengan 56 wakil menteri. Selanjutnya akibat adanya kementerian baru dan kementerian yang dipecah, mengakibatkan terjadinya pergeseran fungsi kementerian negara.
Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan bahwa presiden terpilih dapat mempertimbangkan segala aspek dalam menyusun kabinetnya. Selain itu perlu adanya evaluasi berkala oleh pemerintah terhadap Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara agar tetap relevan.
Kata Kunci: Kementerian Negara, Struktur dan Fungsi, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024

Actions (login required)

View Item