HARIANJA, CHRISTINA LARASATI and Sularto, RB. Sularto and Sutanti, Rahmi Dwi (2025) KEBIJAKAN FORMULASI DAN IMPLEMENTASI JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR 430 K/Pid.Sus/2018). _012 PDN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Christina Larasati Harianja-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (689kB)
	Text Christina Larasati Harianja-abstrak.pdf Download (185kB)
	Text Christina Larasati Harianja-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text Christina Larasati Harianja-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text Christina Larasati Harianja-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (333kB)
	Text Christina Larasati Harianja-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text Christina Larasati Harianja-dapus.pdf Download (206kB)

Abstract

Penanggulangan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak hambatan, terutama dalam hal pengungkapan. Adapun dalam sistem peradilan pidana korupsi terdapat justice collaborator. Peran justice collaborator sangat membantu membuka terangnya proses pengungkapan tindak pidana korupsi terlebih kasus mega korupsi yang melibatkan banyak pihak, seperti dalam kasus korupsi proyek E-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Dalam proses penetapan keduanya menjadi justice collaborator terdapat beberapa permasalahan. Oleh karena itu, melalui penelitian ini Penulis akan menjabarkan mengenai kelemahan dalam formulasi pengaturan justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia serta bagaimana hal tersebut berdampak pada kasus korupsi proyek E-KTP. Untuk dapat menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan doktrinal yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder atau studi pustaka, seperti peraturan perundang-undangan, norma, putusan pengadilan, perjanjian ataupun doktrin yang disampaikan oleh para ahli. Adapun spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan dan analisis dari dampak putusan tersebut terhadap sistem peradilan pidana. Dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih tersebarnya pengaturan mengenai justice collaborator yang mengakibatkan disharmonisasi pemahaman antara aparat penegak hukum dan pengadilan dalam memandang penetapan status justice collaborator. Hal ini menjadikan peran justice collaborator belum dipandang sebagai sesuatu yang penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Terdapatnya tumpang tindih kewenangan lembaga berwenang dalam penetapan status justice collaborator juga menjadi hambatan dalam memberikan landasan hukum yang kuat bagi justice collaborator.
Kata Kunci : Justice Collaborator, Korupsi, Perlindungan Hukum

Actions (login required)

View Item