DEWANTARI, SYAFIRA PUTRI AYU and Silviana, Ana and Ardani, Mira Novana (2025) PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN DENGAN RELOKASI PERKAMPUNGAN NELAYAN DALAM RANGKA PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus di Tambakrejo Kota Semarang). _069 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SYAFIRA PUTRI AYU D._cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text SYAFIRA PUTRI AYU D._abstrak.pdf Download (107kB)
	Text SYAFIRA PUTRI AYU D._bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (464kB)
	Text SYAFIRA PUTRI AYU D._bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	Text SYAFIRA PUTRI AYU D._bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (594kB)
	Text SYAFIRA PUTRI AYU D._bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	Text SYAFIRA PUTRI AYU D._dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Urbanisasi yang tidak terkendali menyebabkan munculnya permukiman kumuh di bantaran sungai, meningkatkan risiko banjir serta menurunkan kualitas lingkungan. Di Kota Semarang, pemerintah melalui program KOTAKU dari Kementerian PUPR berupaya menata lingkungan permukiman agar lebih layak, tertata, dan berkelanjutan. Salah satu contoh nyata adalah relokasi di Kampung Nelayan Tambakrejo, yang terdampak proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Program ini tidak hanya mengurangi risiko banjir, tetapi juga meningkatkan kualitas hunian dan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan ganti kerugian dengan relokasi dan mengetahui tanggapan warga yang terdampak dalam ganti kerugian dengan relokasi yang dilakukan terhadap warga perkampungan nelayan Tambakrejo dalam rangka program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah, masyarakat terdampak, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Penelitian ini juga mengacu pada regulasi hukum yang berkaitan dengan pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian dalam bentuk relokasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan ganti kerugian dengan relokasi di Tambakrejo sesuai peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemberian ganti kerugian dengan relokasi dalam rangka program KOTAKU, hingga penyerahan hasil. Pemerintah telah menyediakan hunian pengganti bagi warga yang terdampak dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi permukiman kumuh di daerah bantaran sungai. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala, seperti perbedaan persepsi antara pemerintah dan warga mengenai ganti kerugian, serta anggaran yang terbatas untuk memenuhi seluruh usulan pembangunan. Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan relokasi ini cenderung positif, dengan mayoritas warga merasa puas terhadap mekanisme ganti kerugian yang diberikan. Namun, mereka masih memiliki kekhawatiran terkait keberlanjutan kehidupan dan kesejahteraan mereka di masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa ganti kerugian dengan relokasi telah sesuai dengan peraturan dan membawa dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan. Mayoritas masyarakat puas dengan prosesnya, namun masih ada kekhawatiran terkait kepastian status hukum rumah deret. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan solusi jangka panjang untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan program KOTAKU.
Kata Kunci: Relokasi, Ganti Kerugian, Pengadaan Tanah, Permukiman Kembali, Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Tambakrejo

Actions (login required)

View Item