FARADILLA, NIRITA MACORA and Indarja, Indarja and Saraswati, Retno (2025) TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG PADA PILKADA TAHUN 2024 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. _028 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nirita Macora Faradilla_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (536kB)
	Text Nirita Macora Faradilla_abstrak.pdf Download (8kB)
	Text Nirita Macora Faradilla_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	Text Nirita Macora Faradilla_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text Nirita Macora Faradilla_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (497kB)
	Text Nirita Macora Faradilla_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (23kB)
	Text Nirita Macora Faradilla_dapus.pdf Download (155kB)

Abstract

Praktik politik uang merupakan pelanggaran yang merendahkan makna demokrasi tetapi masih sangat marak terjadi dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah. Badan Pengawas Pemilu memiliki peranan penting sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang tertera dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bahwa Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan termasuk praktik politik uang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah langkah dan strategi yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu dalam pencegahan praktik politik uang pada Pilkada tahun 2024 di DKI Jakarta serta hambatan yang dihadapi.
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara sebagai bahan penguat dengan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Dalam pencegahan praktik politik uang pada Pilkada DKI Jakarta Bawaslu bekerjasama dengan berbagai pihak mulai dari Bawaslu kota, pasangan calon, instansi terkait, partai politik, tim kampanye, dan masyarakat, serta membuat program kerja. 2) Hambatan yang dihadapi terdiri dari internal yaitu sumber daya manusia dan berbagai hambatan eksternal.
Kata Kunci : Politik Uang, Bawaslu, Pilkada.

Actions (login required)

View Item