ATSHILA, HAURA NAJLA and Adiyanta, FC. Susila and Azhar, Muhamad (2025) URGENSI PEMBERIAN SURAT IZIN PRAKTIK BAGI TENAGA MEDIS DALAM SISTEM KESEHATAN NASIONAL. _038 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Haura najla-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text Haura najla-abstrak.pdf Download (108kB)
	Text Haura najla-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text Haura najla-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text Haura najla-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	Text Haura najla-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (92kB)
	Text Haura najla-dapus.pdf Download (1MB)

Abstract

Seluruh individu berhak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan mereka, termasuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini didasarkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kesehatan sebagai hak asasi manusia. Kegiatan pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga medis, profesi yang paling erat kaitannya dengan perawatan kesehatan yaitu profesi dokter. Seorang dokter diberikan kewenangan untuk dapat melakukan keahliannya dalam memberikan pelayanan kesehatan, yaitu praktik kedokteran. Seluruh tenaga medis yang melakukan praktik medis juga diwajibkan untuk mempunyai Surat Izin Praktik (SIP). Setelah disahkan nya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Kesehatan, syarat untuk mendapatkan SIP yaitu melampirkan surat rekomendasi dari organisasi profesi telah dihilangkan. Perdebatan pun timbul akibat dari hilangnya rekomendasi organisasi profesi pada perubahan dari Undang-Undang kesehatan baru. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam agar kita dapat mengetahui lebih jauh terkait apa itu SIP dan seberapa penting SIP bagi tenaga medis.
Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini menjadi salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendapat kebenaran, yaitu dengan melakukan perbandingan dan menemukan gap antara aturan dengan pelaksanaan yang ada pada masyarakat. (dasollen dan dassein). Metode penelitian ini menggambarkan keadaaan yang sebenarnya atau keadaan riil dari pelaksanaan hukum dan perundang-undangan khususnya pada praktik kedokteran, dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat untuk memperoleh pengetahuan tentang pentingnya pemberian Surat Izin Praktik sebagai legalitas dalam melakukan praktik kedokteran.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam Surat Izin Praktik wajib dimiliki oleh setiap tenaga medis yang akan melakukan praktik kedokteran, hal tersebut didasari oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 263 Ayat (1). Surat Izin Praktik berperan penting pada Sumber Daya Manusia Kesehatan guna menjaga dan menjamin kualitas dari Tenaga Medis, serta sebagai upaya pemerataan bagi Tenaga medis agar masyarakat yang berada di wilayah terpencil juga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari Tenaga Medis yang terjamin kualitasnya. Sejak disahkannya Undang-Undang Kesehatan terbaru, peran IDI sebagai organisasi profesi dalam memberikan surat rekomendasi untuk mendapatkan SIP telah dihapuskan. Kewenangan surat izin praktik bagi tenaga
medis yang sebelumnya ada pada IDI melalui pemberian surat rekomendasi, kini telah dialihkan pada Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Kata Kunci: Tenaga Medis; Dokter; Surat Izin Praktik.

Actions (login required)

View Item