NAILA, NADIA HAURA AYU QATRUNNADA and Badriyah, Siti Malikhatun and Suharto, R. Suharto (2025) ANALISIS HUKUM PESAWAT UDARA SEBAGAI JAMINAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. _060 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text NADIA HAURA AYU QATRUNNADA NAILA_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (755kB)
	Text NADIA HAURA AYU QATRUNNADA NAILA_abstrak.pdf Download (142kB)
	Text NADIA HAURA AYU QATRUNNADA NAILA_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (185kB)
	Text NADIA HAURA AYU QATRUNNADA NAILA_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB)
	Text NADIA HAURA AYU QATRUNNADA NAILA_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB)
	Text NADIA HAURA AYU QATRUNNADA NAILA_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (75kB)
	Text NADIA HAURA AYU QATRUNNADA NAILA_dapus.pdf Download (1MB)

Abstract

Industri penerbangan di Indonesia semakin berkembang dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat. Harga pesawat udara sangatlah mahal sehingga mendorong perusahaan penerbangan mencari pihak penyedia dana guna memberikan fasilitas kredit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pesawat udara sebagai jaminan dalam perlindungan hukum bagi kreditor yang terlibat dalam perjanjian jaminan pesawat udara. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan dikaji berdasarkan norma, asas, prinsip dan teori hukum dalam praktik yang berkaitan dengan penelitian ini.
Metode Pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi
kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal artikel ilmiah atau kepustakaan yang lain serta metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis mendalam dan mendasari perwujudan mengenai peraturan hukum jaminan pesawat udara di Indonesia dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan peraturan perundangan-undnagan di indonesia yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang saat ini berlaku tidak mengatur mengenai pengikatan jaminan pesawat udara sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Problematika yang terjadi adalah perbedaan pendapat terkait dengan lembaga jaminan apa yang tepat digunakan dalam pengikatan pesawat udara sebagai objek jaminan berdasarkan
hukum jaminan yang berlaku di Indonesia. Ketidakjelasan dan adanya kekosongan hukum dari peraturan pengikatan jaminan pesawat ini juga berpengaruh terhadap kurangnya perlindungan hukum kreditor.
Kata Kunci : Jaminan, Pesawat Udara, Perjanjian, Perlindungan
Hukum

Actions (login required)

View Item