SUHARI, YUDHA FARENDRA and Marjo, Marjo and Sukinta, Sukinta (2025) Penyelesaian Sengketa Perdata Dengan Arbitrase Melalui Media Elektronik Di Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta Pusat. _046 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Yudha Farendra_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (532kB)
	Text Yudha Farendra_abstrak.pdf Download (246kB)
	Text Yudha Farendra_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (368kB)
	Text Yudha Farendra_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (550kB)
	Text Yudha Farendra_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (478kB)
	Text Yudha Farendra_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)
	Text Yudha Farendra_dapus.pdf Download (303kB)

Abstract

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di sektor perbankan dan keuangan syariah di Indonesia, didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Basyarnas juga menerapkan arbitrase berbasis elektronik sebagai alternatif proses penyelesaian sengketa. Penggunaan media elektronik dalam arbitrase menawarkan banyak keuntungan, seperti penghematan biaya dan efisiensi waktu, namun hal ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, termasuk potensi kendala teknis dan risiko keamanan dalam proses arbitrase.
Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa perdata melalui arbitrase elektronik, mengkaji pelaksanaan arbitrase elektronik oleh Basyarnas serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan arbitrase elektronik serta solusinya.
Penelitian ini menganalisis mengenai bagaimana kewenangan Basyarnas dalam menjalankan arbitrase online, bagaimana pelaksanaan serta kendala dan upaya yang dihadapi dalam menjalankan arbitrase online.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifik3asi penelitian deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Basyarnas dalam arbitrase online didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang masih relevan. Kewenangan ini mencakup penyelesaian sengketa perdata dengan kesepakatan para pihak. Proses arbitrase online di Basyarnas mengikuti SOP-MUI-BSY/011, dimulai dari pengajuan perkara melalui email, pemeriksaan dokumen, pemilihan arbiter, hingga pemeriksaan melalui telekonferensi, dengan putusan yang didaftarkan ke Pengadilan Agama. Kendala dalam pelaksanaan arbitrase online meliputi faktor eksternal, seperti infrastruktur teknologi yang belum merata, serta faktor internal, seperti ketiadaan platform khusus, verifikasi bukti digital yang kompleks, dan belum adanya regulasi khusus. Basyarnas berupaya mengatasi kendala ini dengan merancang peraturan arbitrase online serta mendistribusikan dana untuk meningkatkan fasilitas arbitrase di berbagai wilayah.
Kata Kunci : Basyarnas, Arbitrase, Media elekronik, Sengketa perdata

Actions (login required)

View Item