FASI, SYAZA FADILLA and Suharto, R. Suharto and Prananda, Rahandy Rizki (2025) ANALISIS YURIDIS PADA HARTA PAILIT YANG TIDAK CUKUP UNTUK MELUNASI UTANG PAJAK PERUSAHAAN. _048 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
SYAZA FADILLA FASI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (855kB) |
|
|
Text
SYAZA FADILLA FASI - abstrak.pdf Download (177kB) |
|
|
Text
SYAZA FADILLA FASI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (302kB) |
|
|
Text
SYAZA FADILLA FASI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB) |
|
|
Text
SYAZA FADILLA FASI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (436kB) |
|
|
Text
SYAZA FADILLA FASI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB) |
|
|
Text
SYAZA FADILLA FASI - dapus.pdf Download (203kB) |
Abstract
Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pada Harta Pailit Yang Tidak Cukup Untuk Melunasi Utang Pajak Perusahaan” ini menganalisa mengenai utang pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar perusahaan kepada negara, dalam kasus pailit aset perusahaan diurus oleh kurator sehingga apabila harta pailit yang tidak memenuhi untuk melunasi utang pajak terdapat konsekuensi yuridis terhadap hutang pajak yang tidak bisa dibayarkan dengan harta pailit perusahaan. Terdapat dua tujuan masalah konsekuensi yuridis terhadap hutang pajak yang tidak bisa dibayarkan dengan harta pailit perusahaan dan penyelesaian hukum pada harta pailit yang tidak cukup untuk hutang pajak perusahaan. Penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan dua pendekatan masalah, pertama pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Apabila harta pailit tidak mencukupi untuk melunasi seluruh kewajiban utang, setelah proses kepailitan berakhir, kreditur masih dapat menuntut sisa utang yang belum dibayarkan kepada pengurus PT. Hak negara sebagai kreditur juga memungkinkan untuk mengajukan tuntutan kepada pengurus perseroan terbatas, baik sebelum maupun sesudah proses likuidasi berlangsung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penyelesaian utang yang timbul akibat kepailitan badan usaha terhadap pihak ketiga wajib ditangani oleh kurator, bersamaan dengan pemenuhan kewajiban lain yang melekat pada entitas tersebut. Tanggung jawab pengurus dalam hal ini sangat bergantung pada tingkat kerugian yang terjadi, yang bisa disebabkan oleh unsur kelalaian maupun tindakan yang disengaja selama masa aktif pengelolaan badan usaha tersebut. Maka saran yang dapat diberikan adanya konsep asuransi khusus untuk menutupi utang pajak belum menjadi praktik yang umum, namun, prinsip perlindungan risiko melalui asuransi telah diterapkan dalam berbagai bentuk. Mengingat risiko yang dihadapi perusahaan dalam hal kewajiban pajak, terutama dalam situasi kepailitan, ide untuk memiliki asuransi yang dapat meng-cover sisa utang pajak yang belum terbayar patut dipertimbangkan.
Kata Kunci: Harta Pailit, Utang Pajak, Perusahaan.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Harta Pailit, Utang Pajak, Perusahaan |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Perpus FH |
| Date Deposited: | 23 May 2025 07:47 |
| Last Modified: | 19 Aug 2025 06:23 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/32452 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
