RIFDA, JIHARA NAILA and Trihastuti, Nanik and Samekto, F.X. Adji (2025) URGENSI PENGATURAN REMEDIASI SPACE DEBRIS YANG DIHASILKAN OLEH MEGA KONSTELASI SATELIT DI LOW EARTH ORBIT DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL. _006 HI 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text JIHARA NAILA - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (804kB)
	Text JIHARA NAILA - abstrak.pdf Download (12kB)
	Text JIHARA NAILA - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (494kB)
	Text JIHARA NAILA - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (580kB)
	Text JIHARA NAILA - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (845kB)
	Text JIHARA NAILA - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (18kB)
	Text JIHARA NAILA - dapus.pdf Download (302kB)

Abstract

Masifnya peluncuran Mega Konstelasi satelit di Low Earth Orbit membuat orbit semakin padat. Satelit kecil ini bergantung pada peluruhan alami yang memakan waktu lama, sehingga saat tidak berfungsi, satelit tersebut akan menjadi space debris. Kurangnya definisi jelas antara space object dan space debris dalam hukum ruang angkasa melemahkan tanggung jawab negara peluncur dalam pembersihan. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan regulasi khusus terkait pembersihan space debris, salah satunya melalui remediasi space debris yang dinilai efektif.
Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian tersebut adalah yuridis normatif.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah peraturan
internasional yang ada dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan remediasi space debris serta kemungkinan menjadikannya sebagai kewajiban yang bersifat mandatory. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat peraturan internasional yang relevan namun tidak mengatur secara spesifik terkait pelaksanaan remediasi space debris yang dapat dijadikan sebagai landasan praktik remediasi. Peraturan tersebut adalah Space Treaty 1967, Zero Debris Charter 2023, The Rio Declaration on Environment and Development 1992, Prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional, dan Prinsip 12 Sustainable Development Goals (SDGs). Remediasi space debris yang awalnya bersifat voluntary dapat berubah menjadi mandatory jika diterima luas dan didukung oleh state practice serta opinio juris dalam hukum internasional. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan sebuah aturan berbentuk konvensi yang mengatur remediasi space debris dan pembentukan otoritas internasional yang secara khusus menangani remediasi space debris.
Kata Kunci : Remediasi, Space Debris, Mega Konstelasi Satelit, Low Earth Orbit, Hukum Lingkungan Internasional

Actions (login required)

View Item