ZUFARISA, EVELYN NADYA and Adhim, Nur and Ardani, Mira Novana (2025) PEMECAHAN TANAH PERTANIAN DI BAWAH BATAS MINIMUM MELALUI JUAL BELI DI KABUPATEN KUDUS (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus). _062 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Evelyn Nadya Zufarisa_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (963kB)
	Text Evelyn Nadya Zufarisa_abstrak.pdf Download (522kB)
	Text Evelyn Nadya Zufarisa_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (609kB)
	Text Evelyn Nadya Zufarisa_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (640kB)
	Text Evelyn Nadya Zufarisa_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (802kB)
	Text Evelyn Nadya Zufarisa_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (419kB)
	Text Evelyn Nadya Zufarisa_dapus.pdf Download (2MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 Pasal 9 ayat (1) tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian telah mengatur bahwa pemecahan tanah pertanian yang luasnya di bawah batas minimum 2 (dua) hektar kecuali karena pewarisan adalah dilarang. Namun pada kenyataannya, masih sering terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di wilayah Kabupaten Kudus melalui jual beli.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya, akibat hukum, serta peran Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus dalam pelaksanaan pendaftaran tanah dari pemecahan tanah pertanian di bawah batas minimum melalui jual beli.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris melalui data primer dan data sekunder, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan analisis berupa analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pemecahan tanah pertanian di bawah batas minimum melalui jual beli di Kabupaten Kudus disebabkan karena 3 (tiga) faktor, salah satunya adalah adanya kepentingan atau situasi yang mendesak. Akibat hukumnya tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960, yaitu pidana kurungan selama 3 bulan dan/atau denda sebanyak Rp10.000,-. Peran Kantor Pertanahan sama besarnya seperti dalam pendaftaran tanah pada umumnya, yang terletak dalam proses pendaftaran pemindahan hak.
Kata Kunci: landreform, jual beli, tanah pertanian, Kantor Pertanahan

Actions (login required)

View Item