SAIFULLAH, AHMAD ROIHAN and Wisnaeni, Fifiana and Diamantina, Amalia (2025) PELAKSANAAN FUNGSI PENCEGAHAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILU PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 DI KOTA SEMARANG. _021 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
Ahmad Roihan Saifullah_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (701kB) |
|
|
Text
Ahmad Roihan Saifullah_abstrak.pdf Download (45kB) |
|
|
Text
Ahmad Roihan Saifullah_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB) |
|
|
Text
Ahmad Roihan Saifullah_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (219kB) |
|
|
Text
Ahmad Roihan Saifullah_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (641kB) |
|
|
Text
Ahmad Roihan Saifullah_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (48kB) |
|
|
Text
Ahmad Roihan Saifullah_dapus.pdf Download (551kB) |
Abstract
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) hadir sebagai lembaga pengawas Pemilihan Umum (Pemilu) yang menjalankan tugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan tahapan Pemilu, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Salah satu instrumen dini dari potensi kerawanan yang terjadi di Indonesia saat akan melangsungkan Pemilu atau Pilkada adalah adanya Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). IKP disusun oleh Bawaslu sebagai early warning system untuk mengetahui letak kerawanan serta memetakan potensi pelanggaran yang dapat mengganggu dan menghambat jalannya Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Penelitian ini membahas upaya Bawaslu Kota Semarang dalam mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu pada Pilkada Serentak Tahun 2024, mekanisme early warning system yang dilaksanakan Bawaslu Kota Semarang dalam mencegah pelanggaran Pemilu pada Pilkada Serentak Tahun 2024, dan faktor pendorong dan penghambat Bawaslu Kota Semarang dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu pada Pilkada Serentak Tahun 2024.
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Sedangkan pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode studi kepustakaan dan wawancara untuk klarifikasi data dan kelengkapan data yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Semarang melakukan beberapa langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melakukan sosialisasi dengan jajaran Panwaslu kecamatan dan Panwaslu kelurahan, mencegah secara langsung tahapan kampanye ataupun tahapan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Kegiatan pencegahan lainnya menyampaikan surat-surat himbauan maupun instruksi kepada KPU Kota Semarang, partai politik, tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota, berupa rambu-rambu supaya mereka melakukan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Bawaslu Kota Semarang memetakan daerah rawan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menginvestigasi dugaan pelanggaran yang dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara. Mekanisme early warning system sangat membantu dalam mencegah hambatan maupun pelanggaran Pemilu yang terjadi selama rangkaian proses Pilkada Serentak Tahun 2024.
Kata Kunci: Pilkada, Bawaslu, Pencegahan, Pelanggaran Pemilu
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pilkada, Bawaslu, Pencegahan, Pelanggaran Pemilu |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Perpus FH |
| Date Deposited: | 22 May 2025 03:17 |
| Last Modified: | 04 Sep 2025 00:50 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/32396 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
