HARAHAP, RISKA OKTAVIA and Indarja, Indarja and Herawati, Ratna (2025) FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT TERHADAP PEMERINTAH ATAS PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATUBARA. _020 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text RISKA OKTAVIA HARAHAP_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (664kB)
	Text RISKA OKTAVIA HARAHAP_abstrak.pdf Download (52kB)
	Text RISKA OKTAVIA HARAHAP_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text RISKA OKTAVIA HARAHAP_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (424kB)
	Text RISKA OKTAVIA HARAHAP_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (542kB)
	Text RISKA OKTAVIA HARAHAP_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (54kB)
	Text RISKA OKTAVIA HARAHAP_dapus.pdf Download (195kB)

Abstract

Revisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba) tidak hanya cacat formil namun juga memuat substansi hukum yang tidak berpihak kepada masyarakat. DPR memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Minerba, namun efektivitasnya masih terhambat oleh berbagai faktor. Seharusnya DPR turut andil sebagai pengawas terhadap pemerintah atas pelaksanaan Undang-Undang Minerba. Dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme pengawasan oleh DPR terhadap Pemerintah atas Pelaksanaan Undang Undang Minerba serta untuk mengetahui penguatan mekanisme Fungsi
Pengawasan kelembagaan DPR sebagai pelaksana Fungsi Pengawasan dalam mengevaluasi terlaksananya Undang-Undang Minerba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Penelitian ini berspesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan sumber data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan penelitian perpustakaan serta metode analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan DPR terhadap pemerintah atas pelaksanaan Undang-Undang Minerba masih perlu diperkuat. Beberapa tantangan dalam pengawasan, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya akses terhadap sistem pengaduan, dan rendahnya political will, menjadi faktor penghambat efektivitas pengawasan. Berdasarkan penelitian ini menyoroti bahwa implementasi Undang-Undang Minerba menimbulkan berbagai permasalahan, seperti dampak lingkungan, konflik sosial, serta ketimpangan ekonomi. DPR melalui Fungsi Pengawasannya, memiliki tanggung jawab dalam memastikan kebijakan pertambangan tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Dalam penelitian ini, dianalisis pula Pusat Pemantauan Pelaksanaan (Puspanlak) Undang-Undang sebagai lembaga yang mendukung Fungsi Pengawasan DPR, terutama dalam melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi kebijakan sektor pertambangan. Penelitian ini juga merekomendasikan peningkatan kapasitas DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan melalui penguatan regulasi, alokasi anggaran yang memadai, serta peningkatan transparansi dalam pengambilan kebijakan. Dengan demikian, diharapkan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Minerba dapat berjalan lebih efektif guna memastikan kepentingan publik dan keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem pengawasan, termasuk penerapan mekanisme Post-Legislative Scrutiny (PLS) yang lebih sistematis dan berbasis bukti.
Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, DPR, Pemerintah, Undang-Undang Minerba, Post-Legislative Scrutiny, Puspanlak UU, Kebijakan Pertambangan

Actions (login required)

View Item