BONITA, LAISLA and Herawati, Ratna and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya (2025) PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2024. _023 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Laisla Bonita_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (496kB)
	Text Laisla Bonita_abstrak.pdf Download (45kB)
	Text Laisla Bonita_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text Laisla Bonita_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (214kB)
	Text Laisla Bonita_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (508kB)
	Text Laisla Bonita_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (48kB)
	Text Laisla Bonita_dapus.pdf Download (411kB)

Abstract

DPRD Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Berdasarkan pada fungsi pengawasan DPRD Kota Pekalongan melakukan monitoring /pemantauan/ pengawasan terhadap realisasi belanja daerah tahun 2024. Realisasi belanja daerah tersebut naik secara signifikan sebagaimana yang sudah ditetapkan bersama Kepala Daerah atau Walikota.
Penelitian ini membahas tentang urgensi dari fungsi Pengawasan DPRD Kota Pekalongan sebagai institusi pengemban fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan di daerah dan mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan anggaran daerah Kota Pekalongan pada tahun 2024.
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan metode studi kepustakaan dan wawancara untuk klarifikasi data dan kelengkapan data yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini.
Hasil penelitian ini bahwa urgensi dari fungsi Pengawasan DPRD
menghasilkan perbandingan perubahan APBD dari tahun 2023 dan tahun 2024. Awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami penurunan angka penerimaan APBD sekitar 3,67 % atau 971,13 Miliar dibanding dengan RAPBD pada tahun 2023 yang mencapai hingga 1 Triliun. Hal lain yang sangat mempengaruhi perubahan yang meningkat pada APBD adalah dana transfer yang baru diketahui ketika APBD telah ditetapkan, kemudian terdapat petunjuk teknis atau Pepres yang berisi tentang alokasi anggaran daerah Kenaikan dari dana transfer tersebut sangat mempengaruhi penetapan APBD tahun 2024. Adapun hasil penelitian mengenai mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan berdasarkan pada 3 (tiga) teknis, yaitu: memanggil seluruh Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dalam rapat kinerja dewan untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi terhadap suatu persoalan mengenai alokasi anggaran; melakukan Kunjungan Kerja Dalam Daerah (KKDD); dan berdasarkan pada penyerapan aspirasi atau pengaduan yang dikirimkan oleh masyarakat.
Kata Kunci: Fungsi Pengawasan, DPRD, APBD Tahun 2024

Actions (login required)

View Item