SABRINA, FARREL HERALD ZAHWA and Wibawa, Kadek Cahya Susila and Adiyanta, FC. Susila (2025) TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA DI KABUPATEN SEMARANG. _037 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Farrel Herald - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (904kB)
	Text Farrel Herald - abstrak.pdf Download (287kB)
	Text Farrel Herald - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (463kB)
	Text Farrel Herald - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (399kB)
	Text Farrel Herald - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (484kB)
	Text Farrel Herald - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (175kB)
	Text Farrel Herald - dapus.pdf Download (483kB)

Abstract

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana karena berada di jalur Cincin Api Pasifik, yang membuatnya sering mengalami bencana alam. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Semarang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, dengan 1.705 kejadian bencana seperti banjir dan tanah longsor tercatat pada periode 2018-2022. Untuk mengurangi dampak bencana, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan membentuk BPBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kendala serta mengevaluasi efektivitas penerapan regulasi dalam penanggulangan bencana dan dampaknya terhadap kinerja BPBD dalam pelaksanaan mitigasi bencana di Kabupaten Semarang.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, dengan menggali pengalaman, persepsi, dan pemahaman subjektif dari pihak terkait. Selain itu, pendekatan hukum non-doktrinal diterapkan untuk menganalisis regulasi yang berlaku dan implementasinya dalam konteks yang lebih luas, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, politis, dan administratif. Metode yang digunakan meliputi studi kepustakaan, wawancara, dan observasi untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan bencana, efektivitas regulasi, dan peran BPBD dalam mitigasi bencana.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antara BPBD, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga non-pemerintah sangat diperlukan dalam penanggulangan bencana. Namun, koordinasi tersebut terhambat oleh masalah sinkronisasi data, keterbatasan anggaran, birokrasi yang panjang, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Efektivitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dalam penanggulangan bencana belum maksimal karena adanya tumpang tindih kewenangan, SDM yang terbatas, dan fasilitas yang kurang memadai. BPBD Kabupaten Semarang telah melaksanakan berbagai langkah seperti rencana kontinjensi, simulasi siap siaga, dan kerja sama lintas sektor, namun terkendala
dalam hal logistik, komunikasi, dan administrasi dalam respons darurat. Rekomendasi penelitian ini mencakup peningkatan koordinasi antar sektor dan optimalisasi alokasi anggaran serta infrastruktur mitigasi bencana.
Kata Kunci : Hukum Administrasi Negara; Kebijakan; Regulasi; Bencana; BPBD.

Actions (login required)

View Item