DEWI, SHINTA ANANDYA and Susanto, Sri Nur Hari and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2025) DISHARMONI PENGATURAN PEMENUHAN HAK BAGI DIFABEL ATAS PELAYANAN PUBLIK DALAM SISTEM TATA RUANG KOTA. _036 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Shinta Anandya Dewi-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (449kB)
	Text Shinta Anandya Dewi-abstrak.pdf Download (132kB)
	Text Shinta Anandya Dewi-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
	Text Shinta Anandya Dewi-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB)
	Text Shinta Anandya Dewi-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB)
	Text Shinta Anandya Dewi-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (215kB)
	Text Shinta Anandya Dewi-dapus.pdf Download (193kB)

Abstract

Dengan adanya perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang melalui Perda Nomor 5 Tahun 2021 menimbulkan penghilangan kewajiban penyediaan jalur khusus bagi difabel di Kota Semarang. Hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara vertikal maupun horizontal.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dan penyebab disharmoni pengaturan pemenuhan hak bagi difabel atas pelayanan publik dalam sistem tata ruang kota Semarang.
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum doktrinal, menggunakan bentuk pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yakni dengan mengumpulkan analisis terhadap bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan melalui penelitian kepustakaan atau study literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan RTRW tersebut dapat dipengaruhi oleh kebutuhan pembangunan, kondisi tata ruang, dan pergantian pejabat. Selain itu juga akibat minimnya regulasi nasional yang menjadikan sistem pejalan kaki sebagai isu strategis. Analisis hierarki peraturan juga menunjukkan bahwa perubahan RTRW tersebut bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, UU Pelayanan Publik, serta asas kepastian hukum dan keadilan dalam UU Penataan Ruang. Untuk itu, dibutuhkan adanya proses sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang dapat dilakukan baik melalui judicial review maupun executive review dengan kewenangan yang berbeda. Diharapkan melalui langkah hukum yang tepat, hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dapat kembali dijamin dalam kebijakan tata ruang Kota Semarang.
Kata kunci: RTRW; Perda; penyandang disabilitas; aksesibilitas; disharmoni.

Actions (login required)

View Item