Search for collections on Undip Repository

PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KEKAYAAN NEGARA PADA PERKARA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA. _032 Acara 2025

PRANANJAYA, AZARYA FARREL and Utama, Kartika Widya and Putrijanti, Aju (2025) PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KEKAYAAN NEGARA PADA PERKARA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA. _032 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of farrel prananjaya-cover.pdf] Text
farrel prananjaya-cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (548kB)
[thumbnail of farrel prananjaya-abstrak.pdf] Text
farrel prananjaya-abstrak.pdf

Download (127kB)
[thumbnail of farrel prananjaya-bab 1.pdf] Text
farrel prananjaya-bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (246kB)
[thumbnail of farrel prananjaya-bab 2.pdf] Text
farrel prananjaya-bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (270kB)
[thumbnail of farrel prananjaya-bab 3.pdf] Text
farrel prananjaya-bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (539kB)
[thumbnail of farrel prananjaya-bab 4.pdf] Text
farrel prananjaya-bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (149kB)
[thumbnail of farrel prananjaya-dapus.pdf] Text
farrel prananjaya-dapus.pdf

Download (151kB)

Abstract

Pada tahun 1997 terjadi krisis moneter di beberapa negara di Asia, sehingga terdampak juga kepada perekonomian di Indonesia. Krisis tersebut diperkuat karena diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 yang disertai dengan isu permasalahan mengenai likuidasi dari beberapa bank swasta. Hal tersebut berdampak pada rush penarikan dana pada bank-bank swasta terkait. Untuk membantu bank-bank yang terkena isu tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dalam proses keberjalanan terdapat berbagai permasalahan hukum, termasuk pada perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Bank Indonesia yang merupakan institusi pemerintah, dapat menjadikan Kejaksaan sebagai perwakilannya untuk menyelesaikan masalahnya. Dalam penelitian menggunakan Pendekatan Doktrinal, dimana meneliti peraturan hukum positif, asas-asas terkait, dan studi kepustakaan. Dalam penyelesaian perkara BLBI, terdapat berapa institusi yang memiliki irisan wewenang dengan Kejaksaan. Kejaksaan berwenang untuk membantu memberi tindakan hukum dalam penyelesaian perkara BLBI.
Kata Kunci: Kejaksaan, Bidang Perdata dan Tata Usaha (DATUN), BLBI

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Kejaksaan, Bidang Perdata dan Tata Usaha (DATUN), BLBI
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Perpus FH
Date Deposited: 21 May 2025 01:28
Last Modified: 28 Aug 2025 07:53
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/32342

Actions (login required)

View Item View Item