RAMADHAN, ADELIN DESNAYA FRIZA and Sukinta, Sukinta and Marjo, Marjo (2025) PELAKSANAAN E-COURT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS CONTANTE JUSTITIE. _034 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Adeline Friza-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (850kB)
	Text Adeline Friza-abstrak.pdf Download (69kB)
	Text Adeline Friza-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text Adeline Friza-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	Text Adeline Friza-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB)
	Text Adeline Friza-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text Adeline Friza-dapus.pdf Download (310kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan E-Court dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagai perwujudan asas Contante Justitie, yang menekankan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dengan diterbitkannya PERMA No. 4 Tahun 2020 dan diperbarui melalui PERMA No. 8 Tahun 2022, sistem E-Court memungkinkan administrasi dan persidangan pidana dilakukan secara elektronik. PERMA No. 4 Tahun 2020 tetang administrasi dan persidangan secara elektronik merupakan perwujudan Mahkamah Agung atas jawaban dalam keadaan tertentu, yakni pada saat pandemic covid-19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan wawancara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun berada di luar hierarki, PERMA No. 4 Tahun 2020 yang kemudian diperbarui dengan PERMA No. 8 Tahun 2022 telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, hal ini dikarenakan meskipun berada di luar hierarki tetapi PERMA dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan dalam membuat aturan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki. Selain itu, PERMA ini juga merupakan perwujudan dari asas contante justitie yang menekankan pada ketersediaan access to justice atau ketersediaan terhadap akses menuju keadilan dimana terobosan Mahkamah Agung mengenai E-Court ini merupakan ketersediaan akses untuk mencapai nilai keadilan meskipun di tengah keadaan darurat Covid-19. Mengenai pelaksanaannya, meskipun E-Court telah membantu mempercepat proses peradilan, masih terdapat kendala dalam penerapannya, seperti keterbatasan regulasi dalam KUHAP, tantangan dalam hal fasilitas dan teknis di Rumah tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), serta perlindungan hak terdakwa dalam sidang daring. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah, dalam hal ini pembuat kebijakan segera melakukan pembaruan hukum dengan mengintegrasikan E-Court ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHAP) mengingat PERMA yang dibuat atas dasar keadaan darurat covid-19 sudah tidak lagi relevan, dan untuk Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan yang dulunya merupakan Kementerian Hukum dan HAM, dapat meningkatkan kesiapan infrastruktur teknologi dalam Rumah Tahanan (Rutan) dan (Bapas) sebagaimana MoU Kerjasama dalam melaksanakan
peradilan secara teleconference, serta untuk para pihak agar mematuhi persidangan secara elektronik sebagaimana peratutan yang mengatur agar asas contante justitie dapat berjalan dengan sempurna dan sesuai dengan prinsip keadilan.
Kata kunci : E-Court, Sistem Peradilan Pidana, Asas Contante Justitie.

Actions (login required)

View Item