SIRINGORINGO, FRIDA NOBELITA and Pinilih, Sekar Anggun Gading and Wisnaeni, Fifiana (2025) ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH. _025 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Frida Nobelita Siringoringo_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (546kB)
	Text Frida Nobelita Siringoringo_abstrak.pdf Download (155kB)
	Text Frida Nobelita Siringoringo_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
	Text Frida Nobelita Siringoringo_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text Frida Nobelita Siringoringo_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (500kB)
	Text Frida Nobelita Siringoringo_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)
	Text Frida Nobelita Siringoringo_dapus.pdf Download (227kB)

Abstract

Penelitian ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang membawa perubahan mendasar terhadap rezim Pilkada di Indonesia. Putusan ini menetapkan bahwa kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada secara permanen berada di Mahkamah Konstitusi, sekaligus menghapus ketentuan dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan pembentukan badan peradilan khusus. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pilkada merupakan bagian dari Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, bukan sekadar bagian dari pemerintahan daerah sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah utama, yaitu latar belakang dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 terhadap rezim Pilkada di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal dengan pendekatan normatif untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur hukum, dan referensi lainnya. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif untuk memahami dampak putusan terhadap sistem hukum, khususnya dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah pola-pola hukum yang berkembang untuk memberikan pemahaman lebih mendalam serta rekomendasi kebijakan bagi penyempurnaan
sistem hukum di Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 lahir sebagai respons terhadap ketidakpastian hukum mengenai kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Putusan ini menegaskan bahwa Pilkada merupakan bagian dari rezim Pemilu, sehingga penyelesaiannya tetap berada di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi secara permanen. Seiring perkembangannya, regulasi mengenai Pilkada mengalami berbagai perubahan, termasuk peralihan kewenangan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya putusan ini, pembentukan badan peradilan khusus tidak lagi diperlukan, karena dianggap bertentangan dengan prinsip ketatanegaraan yang hanya mengakui Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial yang sah. Putusan ini juga memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam Pilkada, memperkuat legitimasi proses demokrasi, serta mendorong harmonisasi regulasi terkait penyelenggaraan dan penyelesaian sengketa hasil Pilkada di Indonesia.
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi; Pilkada; Pemilu; Kepastian Hukum; Rezim Pilkada.

Actions (login required)

View Item