FERDIANSYAH, MUHAMAD ALIF and Indarja, Indarja and Wisnaeni, Fifiana (2025) “TINJAUAN YURIDIS PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA”. _018 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhamad Alif Ferdiansyah_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (638kB)
	Text Muhamad Alif Ferdiansyah_abstrak.pdf Download (185kB)
	Text Muhamad Alif Ferdiansyah_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text Muhamad Alif Ferdiansyah_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (316kB)
	Text Muhamad Alif Ferdiansyah_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (570kB)
	Text Muhamad Alif Ferdiansyah_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text Muhamad Alif Ferdiansyah_dapus.pdf Download (283kB)

Abstract

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan proses demokratis untuk memilih pemimpin di tingkat lokal, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan di daerah otonom. Peserta pemilihan kepala daerah dapat berasal dari partai politik tertentu, gabungan partai politik atau melalui jalur perseorangan yang telah memenuhi syarat. Pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi menarik karena terdapat calon perseorangan yang ikut bertarung merebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur di Provinsi DKI Jakarta. Calon perseorangan lahir sebagai bentuk kritik dan merupakan alternatif dari partai politik yang memiliki beberapa kelemahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pasangan calon perseorangan diterapkan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dan untuk mengetahui kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pasangan calon perseorangan dalam proses pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal yang memahami hukum sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta putusan-putusan hakim. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif Metode ini didasarkan pada analisis dan kaitannya dengan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat pakar hukum sebagai teori dasar teori sehingga menghasilkan data yang argumentatif,logis dan sistematis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan calon perseorangan terdapat dalam Undang-Undang Pilkada, PKPU serta putusan MK untuk kemajuan demokrasi. Segala peraturan dan regulasi terkait calon perseorangan juga sudah diterapkan dengan baik di pilkada serentak tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta. Kendala dan tantangan yang dialami calon perseorangan dalam pilkada serentak tahun 2024 di provinsi DKI Jakarta adalah tingginya syarat dukungan minimal, kompleksitas administrasi pengumpulan dukungan, serta keterbatasan teknologi dan dana yang menghalangi calon perseorangan untuk bersaing dengan calon dari partai politik. Untuk mengatasi kendala dan tantangan tersebut dapat dilakukan dengan cara seperti penyederhanaan syarat dukungan minimal, digitalisasi proses pengumpulan dan verifikasi dukungan, peningkatan transparansi dalam proses verifikasi, serta penyediaan bantuan teknis dan finansial bagi calon perseorangan.
Kata Kunci : Calon Perseorangan, Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, Provinsi DKI Jakarta

Actions (login required)

View Item