FERNANDEZ, ESTERLINA ERLIN and Pinilih, Sekar Anggun Gading and Wisnaeni, Fifiana (2025) OPEN LEGAL POLICY DALAM JUDICIAL REVIEW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PUTUSAN NOMOR 102/PUU-XIV/2016 DAN PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023. _026 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Esterlina Erlin Fernandez_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (309kB)
	Text Esterlina Erlin Fernandez_abstrak.pdf Download (39kB)
	Text Esterlina Erlin Fernandez_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text Esterlina Erlin Fernandez_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (198kB)
	Text Esterlina Erlin Fernandez_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB)
	Text Esterlina Erlin Fernandez_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (41kB)
	Text Esterlina Erlin Fernandez_dapus.pdf Download (116kB)

Abstract

Kondisi tidak adanya norma UUD NRI Tahun 1945 yang tegas mengatur materi suatu undang-undang yang diuji memunculkan konsep baru yang disebut konsep kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Mahkamah Konstitusi sering menggunakan dalil open legal policy untuk menolak permohonan dan mengembalikannya kepada pembentuk undang-undang. Menurut Mahkamah Konstitusi ketika suatu undang-undang masuk ke dalam kategori open legal policy, maka norma tersebut konstitusional atau bersesuaian dengan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipandang sebagai open legal policy adalah mengenai syarat usia. Namun dalil open legal policy mengenai batasan usia cenderung berbeda-beda pada setiap putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti karakteristik dan problematika pada kebijakan hukum terbuka (open legal policy).
Metode penelitian yang penulis lakukan adalah secara yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran yang jelas mengenai karakteristik norma hukum yang termasuk dalam kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dan problematikanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kategori kriteria norma hukum yang dikategorikan sebagai kebijakan hukum terbuka (open legal policy) adalah tidak bertentangan dan tidak menegasikan prinsip-prinsip UUD NRI Tahun 1945, menjamin hak warga negara, logis dan dapat di terima serta memiliki kegunaan, dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur) dan melampaui kewenangan pembuat undang-undang (detournement de pouvoir), kemudian terdapat Problematika kebijakan hukum terbuka (open legal policy) antara Putusan Nomor 102/PUU-XIV/2016 dan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yakni perbedaan penafsiran Mahkamah Konstitusi mengenai open legal policy dan terdapat ketidakkonsistenan Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan syarat batas usia adalah suatu open legal policy. pada Putusan Nomor 102/PUU-XIV/2016 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi dengan dalih kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berapa pun syarat usia pencalonan yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang inkonstitusional. Namun pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai soal yang sama Mahkamah Konstitusi menyatakan pembatasan usia yang hanya diletakkan pada usia tertentu tanpa dibuka syarat alternatif yang setara merupakan wujud ketidakadilan yang intolerable dalam kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden sehingga diputus inkonstitusional bersyarat.
Kata Kunci: Judicial Review, Batas Usia, Open Legal Policy

Actions (login required)

View Item