HUTAURUK, FRANSTIO ANUGRAH and Hardjanto, Untung Sri and Wisnaeni, Fifiana (2025) TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 70/PUU-XXII/2024 TERKAIT BATAS USIA CALON KEPALA DAERAH. _013 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Franstio Anugrah Hutauruk - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (891kB)
	Text Franstio Anugrah hutauruk - abstrak.pdf Download (161kB)
	Text Franstio Anugrah Hutauruk - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
	Text Franstio Anugrah Hutauruk - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (251kB)
	Text Franstio Anugrah Hutauruk - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	Text Franstio Anugrah Hutauruk - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	Text Franstio Anugrah Hutauruk - dapus.pdf Download (171kB)

Abstract

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan akhir yang bersifat final and binding, salah satunya adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau judicial review. Salah satu pengujian konstitusionalitas undang-undang ialah Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dimana menurut pemohon, Pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum dalam pemilihan kepala daerah dan telah mencederai hak konstitusionalitasnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang tuntutan permohonan dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024. Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran melalui uraian mengenai suatu permasalahan hukum dengan data-data sekunder yang tersedia. Analisis bersifat analisis kualitatif yang
menguraikan data yang terdiri dari kata-kata dalam bentuk tulisan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang dan kedudukan permohonan karena adanya ketidakpastian hukum dalam pilkada 2024 dengan terdapatnya Putusan MA No. 23P/HUM/2024 yang memberikan pemaknaan baru dalam penghitungan mekanisme batas usia calon kepala daerah, dan pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusional pemohon yang termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Pertimbangan hakim terhadap kewenangan MK, dan kedudukan pemohon dalam putusan tersebut telah sesuai dengan konstitusi dan perundang undangan dan pertimbangan terhadap permohonan yang menolak didasarkan secara historis, sistematis dan praktik bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan merupakan norma yang jelas, terang serta memberikan kepastian hukum dalam pemilihan kepala daerah 2024.
Kata Kunci: Judicial Review (Pengujian Yudisial), Putusan Mahkamah Konstitusi, Pilkada 2024

Actions (login required)

View Item