DARMAWAN, MARITZA LASYA and Utama, Yos Johan and Utama, Kartika Widya (2025) KEDUDUKAN AUPB DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA (Studi Putusan Nomor 622/G/TF/2023/PTUN.JKT). _035 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MARITZA LASYA DARMAWAN_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	Text MARITZA LASYA DARMAWAN_abstrak.pdf Download (141kB)
	Text MARITZA LASYA DARMAWAN_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (237kB)
	Text MARITZA LASYA DARMAWAN_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (261kB)
	Text MARITZA LASYA DARMAWAN_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (332kB)
	Text MARITZA LASYA DARMAWAN_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (145kB)
	Text MARITZA LASYA DARMAWAN_dapus.pdf Restricted to Repository staff only Download (563kB)

Abstract

Hakim dan Putusan TUN memiliki peran penting dalam menegakkan hukum pada penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan penguatan revitalisasi lembaga peradilan. Pada kenyataannya, hakim dalam menjatuhkan suatu putusan kerap kali menimbulkan kesalahan baik yang disadari maupun tidak sehingga menyebabkan kerugian bagi warga negara baik materil maupun inmateril. Maka dari itu, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Hakim TUN membutuhkan suatu asas dalam menjadi pedoman dalam memutus suatu perkara agar sesuai dengan tugas dan wewenangnya di dalam undang-undang sehingga tidak menimbulkan kerugian di dalam masyarakat. Salah satu pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugasnya adalah dengan berpedoman pada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai dasar pemikiran dan pertimbangan seorang hakim dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengangkat
judul “Kedudukan AUPB dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Putusan Nomor 622/G/TF/2023/PTUN.JKT)”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dilakukan secara ilmiah dan dikaji dengan berdasar pada metode, sistem, serta suatu cara berpikir yang bertujuan untuk mengkaji gejala hukum melalui analisis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan
menganalisis undang-undang yang ada dan aplikasi praktisnya untuk mengatasi masalah hukum yang dirumuskan dengan studi kepustakaan sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana kedudukan AUPB dalam penyelesaian sengketa TUN dan bagaimana hakim di PTUN harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip hukum dan kebutuhan masyarakat yang berkembang dan memastikan bahwa tindakan pemerintah selaras dengan AUPB untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pada penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman tentang kedudukan AUPB dalam sengketa TUN sehingga nantinya putusan yang dikeluarkan oleh Hakim TUN dapat menjadi putusan yang menciptakan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan kesejahteraan didalam kehidupan bermasyarakat.
Kata Kunci: AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik), Sengketa TUN, PTUN

Actions (login required)

View Item