FIRDAUS, ZAHWA TANNISA DIVA MAULINA and Priyono, Ery Agus and Widanarti, Herni (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA KONTRAK KOMERSIAL INTERNASIONAL BERBAHASA ASING (STUDI KASUS PERJANJIAN KESEPAKATAN PEMBELIAN SAHAM ANTARA PT. CITRA ABADI KOTA PERSADA DAN MDS INVESTMENT HOLDING LIMITED). _026 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Zahwa TDMF_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Zahwa TDMF_abstrak.pdf Download (272kB)
	Text Zahwa TDMF_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (560kB)
	Text Zahwa TDMF_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (516kB)
	Text Zahwa TDMF_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (495kB)
	Text Zahwa TDMF_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (273kB)
	Text Zahwa TDMF_dapus.pdf Download (382kB)

Abstract

Perjanjian merupakan wujud perbuatan hukum demi memunculkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki para pihak yang bersepakat. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian Kesepakatan Pembelian Saham (Term Sheet) antara PT. Citra Abadi Kota Persada dan MDS Investment Holding Limited, perjanjian yang hanya ditulis dalam Bahasa Inggris, diajukan atasnya gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dimana majelis hakim menyatakan perjanjian ini sah dan mengikat, namun dalam banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dinyatakan gugatan tidak jelas atau kabur karena perjanjian sebagai bukti diajukan tanpa terjemahan Bahasa Indonesia secara resmi. Ketentuan kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam kontrak diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Ketidakpatuhan atas ketentuan ini dapat menyebabkan kontrak dianggap batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif (klausa yang halal) sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Putusan banding tidak secara eksplisit menyatakan apakah perjanjian ini batal demi hukum, namun menekankan pentingnya pemenuhan syarat penggunaan Bahasa Indonesia sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menggunakan spesifikasi deskriptif analitis untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa dalam kasus ini serta untuk menguji keabsahan dari perjanjian ini. Penelitian juga akan membahas bagaimana akibat hukum dari putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas sengketa ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa perjanjian tersebut sepatutnya batal demi hukum karena menyalahi undang-undang, tepatnya Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, walaupun dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menyatakan bahwa kontrak yang demikian tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian.
Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, Kontrak Komersial Internasional, Batal Demi Hukum.

Actions (login required)

View Item