MAHARANI, DHIAN PUTRI and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Saraswati, Retno (2025) IMPLEMENTASI MEKANISME STANDARISASI TAHAPAN SELEKSI HAKIM KONSTITUSI MELALUI PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI SEBAGAI PERWUJUDAN BANGALORE PRINCIPLES OF JUDICIAL CONDUCT. _014 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DHIAN PUTRI MAHARANI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text DHIAN PUTRI MAHARANI - abstrak.pdf Download (88kB)
	Text DHIAN PUTRI MAHARANI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (402kB)
	Text DHIAN PUTRI MAHARANI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (328kB)
	Text DHIAN PUTRI MAHARANI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text DHIAN PUTRI MAHARANI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB)
	Text DHIAN PUTRI MAHARANI - dapus.pdf Download (173kB)

Abstract

Independensi Mahkamah Konstitusi merupakan variabel penting dalam negara hukum yang dapat diwujudkan melalui kemerdekaan hakim konstitusi dalam memutus perkara. Untuk mewujudkan independensi Mahkamah Konstitusi, maka diperlukan hakim konstitusi yang berintegritas dan menjunjung tinggi asas imparsialitas. Namun demikian, hal tersebut seringkali terhambat oleh mekanisme rekrutmen hakim konstitusi yang didalamnya terdapat kepentingan politik lembaga pengusul yakni Presiden, Mahkamah Agung, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga pengusul seringkali memilih hakim konstitusi yang didasarkan pada subjektivitas tanpa adanya proses rekrutmen yang objektif, transparan, dan akuntabel akibat tidak adanya kewajiban standarisasi rekrutmen hakim konstitusi pada setiap lembaga pengusul.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Selain itu, digunakan pula pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat permasalahan pola rekrutmen hakim konstitusi yang berimplikasi pada independensi peradilan.
Dengan demikian penulis menyarankan implementasi mekanisme standarisasi tahapan seleksi hakim konstitusi melalui pembentukan panitia seleksi pada masing-masing lembaga pengusul. Panitia seleksi tersebut berperan dalam penyelenggaraan seleksi hakim konstitusi secara akuntabel dan transparan untuk mendapatkan beberapa calon hakim konstitusi yang akan diserahkan kepada lembaga pengusul. Selain berfungsi meminimalisir subjektivitas pemilihan hakim konstitusi, pembentukan panitia seleksi dan standarisasi tahapan seleksi menjadi penting untuk mendorong terbentuknya hakim konstitusi berintegritas dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip dalam Bangalore Principles of Judicial Conduct sebagai standar kode etik hakim dunia.
Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi; Hakim Konstitusi; Panitia Seleksi; Lembaga Pengusul; Standarisasi; Bangalore Principles of Judicial Conduct.

Actions (login required)

View Item