FEBRIANA, DEVINA PINKAN and Badriyah, Siti Malikhatun and Islamiyati, Islamiyati (2025) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN KAITANNYA DENGAN HAK PENGGUNA PRODUK PERAWATAN KULIT TANPA LISENSI. _037 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text DEVINA PINKAN - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text DEVINA PINKAN - abstrak.pdf Download (207kB)
	Text DEVINA PINKAN - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (443kB)
	Text DEVINA PINKAN - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (463kB)
	Text DEVINA PINKAN - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (390kB)
	Text DEVINA PINKAN - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (122kB)
	Text DEVINA PINKAN - dapus.pdf Download (300kB)

Abstract

Undang_Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berperan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen apabila terdapat hak konsumen yang tidak terpenuhi, namun dalam implementasinya masih terdapat konsumen yang tidak mengetahui hak-hak yang dimiliki, sehingga hak-hak tersebut konsumen tidak dapat terpenuhi secara optimal dan konsumen dapat mengalami kerugian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan produk perawatan kulit tanpa lisensi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian hukum terkait penerapan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif secara langsung pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini akan menggali lebih dalam dan menganalisis terkait implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi hak pengguna produk perawatan kulit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak konsumen masih belum sepenuhnya terpenuhi, karena kurangnya pemahaman konsumen terkait hak-haknya dan ketidaktahuan mengenai prosedur pengaduan apabila mengalami kerugian akibat penggunaan produk perawatan kulit. Konsumen memiliki hak atas keamanan, kenyamanan dan informasi produk, ketidakpahaman atas hak tersebut menjadi celah bagi pelaku usaha untuk memproduksi produk perawatan kulit tanpa lisensi. Sehingga, peran pemerintah sangat diperlukan melalui peningkatan sosialisasi mengenai hak konsumen dan pengawasan terhadap peredaran produk perawatan kulit tanpa lisensi. Perlindungan hukum hanya diberikan pada konsumen yang menggunakan produk perawatan kulit berlisensi, sedangkan konsumen yang menggunakan produk perawatan kulit tanpa lisensi tidak mendapatkan perlindungan hukum. Diharapkan konsumen dapat lebih bijak dalam memilih dan menggunakan produk perawatan kulit.
Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Hak Konsumen, Peran Pemerintah, Produk Perawatan Kulit Tanpa Lisensi

Actions (login required)

View Item