AZZAHRA, PRADA and Sa'adah, Nabitatus and Azhar, Muhamad (2025) KEBIJAKAN SISTEM PENGUPAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023 DITINJAU DARI ASPEK KEADILAN. _039 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Prada Azzahra_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (443kB)
	Text Prada Azzahra_abstrak.pdf Download (228kB)
	Text Prada Azzahra_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	Text Prada Azzahra_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB)
	Text Prada Azzahra_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	Text Prada Azzahra_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text Prada Azzahra_dapus.pdf Download (349kB)

Abstract

Kebijakan pengupahan berdasarkan UU Cipta Kerja memicu banyak penolakan dan protes, serta menjadi latar belakang diajukannya uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). MK mengubah 21 (dua puluh satu) pasal dalam UU Cipta Kerja yang diantaranya memuat pasal mengenai parameter upah. Putusan tersebut membawa implikasi besar terhadap ketentuan pengupahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dinamika pengaturan kebijakan pengupahan di Indonesia dan mengetahui serta mengkaji tentang sistem pengupahan di Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 ditinjau dari aspek keadilan.
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan penelitian yuridis normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data primer dari wawancara serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, jurnal/artikel ilmiah, buku, dll. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Dengan data primer dan sekunder yang kemudian dilakukan analisis data menggunakan teori hukum, peraturan perundang-undangan, doktrin, konsep, dan sebagainya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, dinamika kebijakan sistem pengupahan belum sepenuhnya memberikan perlindungan bagi tenaga kerja yang signifikan hal tersebut ditandai dengan sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang dimulai dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja dan kemudian dengan adanya putusan MK No. 168/PUU/XXI/2023. Putusan MK menimbulkan implikasi yang pada dasarnya sebagian dari putusan MK ini, kembali mengadopsi substansi-substansi yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Kedua, kebijakan pasca Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 tidak sepenuhnya mencerminkan aspek keadilan. Hal ini ditandai dengan tidak terpenuhinya tujuan pengupahan yang melindungi tenaga kerja dalam UU Cipta Kerja. Aspek keadilan dalam UU Cipta Kerja pasca putusan MK telah tercermin dalam beberapa substansi, namun Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 tidak memperhatikan kemampuan finansial perusahaan yang berbeda-beda. Selain itu, kedudukan Permenaker Nomor 16 Tahun 2024 sebagai dasar penetapan upah minimum 2025 tidak sepenuhnya melaksanakan Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 dengan penetapan nilai kenaikan upah minimum sebesar 6,5% yang tidak memiliki dasar yang jelas.
Kata Kunci: Sistem Pengupahan, Upah, Keadilan.

Actions (login required)

View Item