Hutagaol, Gilbert Dwi Kasih and Suharto, R. Suharto and Prananda, Rahandy Rizki (2025) PROBLEMATIKA YURIDIS ATAS PENANGANAN WANPRESTASI DEBITUR DI BAWAH UMUR DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA. _030 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Gilbert Dwi Kasih Hutagaol_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (709kB)
	Text Gilbert Dwi Kasih Hutagaol_abstrak.pdf Download (70kB)
	Text Gilbert Dwi Kasih Hutagaol_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (179kB)
	Text Gilbert Dwi Kasih Hutagaol_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (223kB)
	Text Gilbert Dwi Kasih Hutagaol_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text Gilbert Dwi Kasih Hutagaol_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB)
	Text Gilbert Dwi Kasih Hutagaol_dapus.pdf Download (212kB)

Abstract

Standarisasi batas usia minimum kecakapan dalam beberapa perundang-undangan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Kecakapan hukum merujuk pada kemampuan individu untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam melakukan tindakan hukum yang berimplikasi pada suatu perjanjian.
Berkembangnya teknologi melahirkan perjanjian pinjaman online yang memiliki pengaturan yang memperbolehkan anak dibawah usia untuk melakukan pinjaman. Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk Mengkaji akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dibawah umur dalam perjanjian pinjaman online di platform digital. Kedua, untuk menganalisis dan menjelaskan upaya perlindungan hukum kepada perusahaan P2P Lending selaku kreditur. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, dan data tersier. Pada penelitian ini data yang telah didapatkan kemudian akan dianalisis secara deskriptis analitis. Data yang diperoleh akan dituangkan ke dalam bentuk uraian logis dan sistematis yang menghubungkan fakta yang ada dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama akibat hukum terhadap perjanjian tersebut apabila salah satu pihak merasa dirugikan dapat melakukan pembatalan perjanjian dan perjanjian tidak dilanjutkan. Pihak yang melakukan pinjaman online dibawah umur atau debitur yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian tersebut adanya akibat hukum yaitu adanya ganti rugi, pembatalan Perjanjian Peralihan resiko, Pembayaran biaya perkara dan dapat dilakukan mediasi, ajudikasi dan arbitrase apabila penyelesaian sebelumnya berlangsung dengan baik. Kedua bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan Perusahaan P2P Lending terdapat dalam peraturan POJK Nomor 0/POJK.05/2022
yang berisi analisis pendanaan terhadap calon peminjam untuk mencegah pelanggaran serta memberikan batasan dalam melakukan kewajiban dan adanya perlindungan hukum secara represif dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul setelah terjadi permasalahan, baik antara pengguna fintech dengan pengguna lainnya, maupun antara pengguna dengan penyelenggara.
Kata Kunci: Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online, Akibat Hukum

Actions (login required)

View Item