Search for collections on Undip Repository

PERAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) CALON LEGISLATIF (Studi Kasus Putusan Nomor 8/G/2024/PTUN.SMG). _037 Acara 2025

OKTAVIA, SHAVA NUR and Utama, Kartika Widya and Putrijanti, Aju (2025) PERAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMBATALAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) CALON LEGISLATIF (Studi Kasus Putusan Nomor 8/G/2024/PTUN.SMG). _037 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Shava Nur Oktavia - cover.pdf] Text
Shava Nur Oktavia - cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[thumbnail of Shava Nur Oktavia - abstrak.pdf] Text
Shava Nur Oktavia - abstrak.pdf

Download (196kB)
[thumbnail of Shava Nur Oktavia - bab 1.pdf] Text
Shava Nur Oktavia - bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (494kB)
[thumbnail of Shava Nur Oktavia - bab 2.pdf] Text
Shava Nur Oktavia - bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (508kB)
[thumbnail of Shava Nur Oktavia - bab 3.pdf] Text
Shava Nur Oktavia - bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (571kB)
[thumbnail of Shava Nur Oktavia - bab 4.pdf] Text
Shava Nur Oktavia - bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (212kB)
[thumbnail of Shava Nur Oktavia - dapus.pdf] Text
Shava Nur Oktavia - dapus.pdf

Download (336kB)

Abstract

Pemilihan umum menjadi suatu hal yang penting dalam penyelenggaraan negara. Dalam menjalankan proses demokrasi melalui pemilihan umum tentunya tidak lepas dari adanya sengketa pemilihan umum. Pada penelitian ini berfokus pada salah satu sengketa proses pemilihan umum yang berupa pembatalan Daftar Calon Tetap (DCT) calon legislatif. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai peran sentral dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di
Pengadilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal.
Metode penelitian doktrinal difokuskan dan didasarkan pada norma, kaidah, asas-asas, atau aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mencari solusi dan memberikan pendapat hukum terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi. Penelitian ini mengkaji tentang produk hukum dan putusan PTUN yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Berdasarkan Putusan Nomor 8/G/2024/PTUN.SMG, terdapat kasus pembatalan Daftar Calon Tetap (DCT) calon legislatif oleh KPU. Dalam kasus ini, penggugat atas nama Muhammad Abdullah, S.E, S.H., M.AP. merupakan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Purworejo mengajukan gugatan kepada KPU Kabupaten Purworejo karena dirinya merasa dirugikan oleh Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor 556 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut PTUN Semarang tidak berwenang mengadili perkara a quo dan gugatan yang diajukan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat dijatuhkan hukuman untuk membayar biaya yang jumlahnya ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan.
Kata Kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pembatalan Daftar Calon Tetap (DCT)

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pembatalan Daftar Calon Tetap (DCT)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Perpus FH
Date Deposited: 14 May 2025 06:29
Last Modified: 22 Aug 2025 02:49
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/32159

Actions (login required)

View Item View Item