UTAMI, RISNADYAH and Wibawa, Kadek Cahya Susila and Azhar, Muhamad (2025) KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA KASUS WADAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Studi Putusan Nomor : 68/G/PU/2021/PTUN.SMG). _015 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Risnadyah Utami-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (754kB)
	Text Risnadyah Utami-abstrak.pdf Download (225kB)
	Text Risnadyah Utami-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (351kB)
	Text Risnadyah Utami-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	Text Risnadyah Utami-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text Risnadyah Utami-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB)
	Text Risnadyah Utami-bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)
	Text Risnadyah Utami-bab 6.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text Risnadyah Utami-dapus.pdf Download (201kB)

Abstract

Kemakmuran dan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama Indonesia yang diwujudkan melalui demokrasi politik dan ekonomi serta kebijakan sosial berlandaskan keadilan. Pancasila, khususnya sila kelima, menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam kebijakan publik. Namun, implementasinya menghadapi tantangan, termasuk dalam hukum administrasi negara, terutama terkait pelibatan
masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan terkait kewajiban pelibatan masyarakat serta menilai penerapan asas hukum dalam pengujian delegated regulation.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal berbasis studi kepustakaan. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka untuk mengidentifikasi kesesuaian pertimbangan hakim dengan asas hukum administrasi serta penerapan asas lex superior derogat legi inferiori dan lex specialis derogat legi generali.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 68/G/PU/2021/PTUN.SMG belum mencerminkan kewajiban pelibatan masyarakat sebagaimana diamanatkan hukum administrasi negara. Majelis hakim tidak mengkaji secara mendalam keterlibatan masyarakat dalam proses pengadaan tanah. Selain itu, penerapan asas lex specialis derogat legi generali lebih diutamakan dibandingkan lex superior derogat legi inferiori, yang berpotensi
menyebabkan peraturan pelaksana bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif agar putusan lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum
Kata kunci: Putusan Hakim; Legalitas; Partisipasi Masyarakat; Desa Wadas.

Actions (login required)

View Item