SETIA, MUHAMMAD DAFA MAULANA and Susetyorini, Peni and Farida, Elfia (2025) IMPLIKASI HUKUM PERSONA NON GRATA TERHADAP KASUS ANTARA KANADA DAN TIONGKOK. _001 HI 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Dafa Maulana Setia-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (606kB)
	Text Muhammad Dafa Maulana Setia-abstrak.pdf Download (112kB)
	Text Muhammad Dafa Maulana Setia-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (245kB)
	Text Muhammad Dafa Maulana Setia-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	Text Muhammad Dafa Maulana Setia-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text Muhammad Dafa Maulana Setia-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (51kB)
	Text Muhammad Dafa Maulana Setia-dapus.pdf Download (200kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari penerapan persona non grata dalam kasus diplomatik antara Kanada dan Tiongkok pada tahun 2023, ketika Kanada mengusir diplomat Zhao Wei akibat tuduhan intimidasi terhadap anggota parlemen yang dibalas Tiongkok dengan pengusiran Jennifer Lynn Lalonde. Fokus penelitian mencakup penerapan konsep persona non grata dalam kasus tersebut dan akibat hukum yang ditimbulkan dari praktik ini.
Pendekatan penelitian adalah normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis yang mengkombinasikan statute approach melalui analisis Konvensi Wina 1961 dan instrumen hukum internasional terkait, serta case approach yang mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum diplomatik dalam kasus konkret, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan data dianalisis secara deduktif-kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kanada menerapkan persona non grata terhadap Zhao Wei karena telah melanggar Pasal 41 Konvensi Wina 1961 dengan mengintimidasi anggota parlemen yang kemudian dibuktikan melalui investigasi intelijen, sementara tindakan Tiongkok merupakan penerapan prinsip resiprositas dalam bentuk retorsi. Akibat hukum yang timbul mencakup berakhirnya fungsi diplomatik kedua pejabat tersebut berdasarkan Pasal 43 huruf (b) Konvensi Wina 1961; pemberian perlindungan hukum selama masa transisi sesuai Pasal 39 ayat (2) Konvensi Wina 1961, termasuk perlindungan kepada anggota keluarganya berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Konvensi Wina 1961; penyediaan perlindungan dan fasilitas keberangkatan sesuai Pasal 29 dan 44 Konvensi Wina 1961. Selain itu, negara pengirim berkewajiban untuk memanggil pulang diplomatnya dan mengatur transisi fungsi diplomatik secara terstruktur.
Kata Kunci: Implikasi Hukum, Persona non grata

Actions (login required)

View Item