ZANDER, ABIGEL DAY VINCI and Susanto, Sri Nur Hari and Azhar, Muhamad (2025) URGENSI HAK MENGUASAI NEGARA DALAM BENTUK PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN TIMAH GUNA MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN YANG BERKEADILAN. _017 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Abigel Day Vinci_SKRIPSI - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (749kB)
	Text Abigel Day Vinci_SKRIPSI - abstrak.pdf Download (179kB)
	Text Abigel Day Vinci_SKRIPSI - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text Abigel Day Vinci_SKRIPSI - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (511kB)
	Text Abigel Day Vinci_SKRIPSI - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (485kB)
	Text Abigel Day Vinci_SKRIPSI - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text Abigel Day Vinci_SKRIPSI - dapus.pdf Download (318kB)

Abstract

Timah merupakan salah satu sumber daya alam yang berharga dan mempunyai peran strategis dalam menyokong perekonomian Indonesia, terutama dalam hal mengekspor. Untuk mempertegas pengelolaannya, hak menguasai negara atas SDA, termasuk timah, secara tegas telah diatur dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi dan analisis tentang arti penting konsep Hak Menguasai Negara dalam tata kelola pertambangan di Indonesia yang berkeadilan serta tentang menguasai negara dalam bentuk pemberian izin usaha pertambang.
Metode yang penulis gunakan adalah yuridis normatif.
Hasil penelitian adalah frasa dikuasai oleh negara tidak bermakna sumber daya alam dimiliki oleh negara, melainkan negara diberikan mandat oleh UUD NRI 1945 untuk mengelola sumber daya alam demi kemakmuran masyarakat. Bentuk nyata degradasinya makna hak menguasai oleh negara selain adanya ketimpangan regulasi pertambangan dengan hukum konstitusi, ialah rendahnya royalti yang diperoleh negara sendiri, yang hanya mencapai 13,5 persen. Maka dari itu perlu adanya penguatan konsep keadilan dalam menjalankan aktivitas pertambangan terutama Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sistem sentralisasi dalam kebijakan pemberian izin usaha pertambangan sudah tidak relevan dengan kondisi Indonesia sekarang dan perlu dihidupkan kembali sistem desentralisasi yang lebih ketat dalam pengawasan demi mewujudkan konsep hak menguasai negara.
Kata Kunci: Hak Menguasai Negara; Izin Usaha Pertambangan; Hukum Pertambangan; Keadilan

Actions (login required)

View Item