WIBISONO, GALLENDRA VARIAN and Sonhaji, Sonhaji and Sa'adah, Nabitatus (2025) PERAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM MENGAWASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEMAGANG DALAM PELAKSANAAN PEMAGANGAN. _023 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Gallendra Varian Wibisono_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (741kB)
	Text Gallendra Varian Wibisono_abstrak.pdf Download (78kB)
	Text Gallendra Varian Wibisono_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (313kB)
	Text Gallendra Varian Wibisono_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text Gallendra Varian Wibisono_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text Gallendra Varian Wibisono_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (86kB)
	Text Gallendra Varian Wibisono_dapus.pdf Download (468kB)

Abstract

Ketidaksesuaian implementasi perjanjian pemagangan memberikan kerugian terhadap hak-hak peserta pemagangan dalam pelaksanaan pemagangan, seperti kasus yang pernah terjadi dalam program pemagangan di Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan praktik kerja lembur terhadap peserta pemagangan tanpa penambahan kompensasi dengan istilah sukarela dan kasus serupa berkaitan dengan waktu kerja dan uang saku yang tidak sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian pemagangan dalam pelaksanaan program pemagangan. Peran serta Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah diperlukan untuk menjamin
perlindungan hak-hak pemagang.
Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran pengawasan dan hambatan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terhadap pelaksanaan pemagangan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analisis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi, adapun data yang diperoleh akan di analisis menggunakan analisis kualitatif.
Fungsi pengawasan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh Pengawasan Ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan melaksanakan pengawasan secara terstruktur sebanyak 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan di tempat pemagangan diselenggarakan. Pengawas ketenagakerjaan yang menemukan pelanggaran terhadap hak-hak pemagang dalam pelaksanaan program pemagangan akan melakukan 3 (tiga) prosedur yang harus dilaksanakan secara sistematik. Prosedur dimulai dengan proses verifikasi kasus yaitu prosedur untuk memastikan bahwa pelanggaran hak-hak pemagang memang terjadi, kemudian prosedur selanjutnya yaitu pemanggilan para pihak yang bersangkutan, dan diakhiri dengan proses pengambilan keputusan dan sanksi yang diberikan kepada pelanggar hak-hak pemagang. Pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemagangan memiliki 2 (dua) hambatan yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan alokasi anggaran.
Kata Kunci: Pengawasan, Hak-Hak Pemagang, Pelaksanaan Pemagangan, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah

Actions (login required)

View Item