WULANDARI, PRAMITHA ADJIE and Indarja, Indarja and Diamantina, Amalia (2025) PELAKSANAAN WEWENANG KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA PANGKAH KECAMATAN PANGKAH KABUPATEN TEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024. _007 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Pramitha adjie wulandari-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (504kB)
	Text Pramitha adjie wulandari-abstrak.pdf Download (14kB)
	Text Pramitha adjie wulandari-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (131kB)
	Text Pramitha adjie wulandari-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)
	Text Pramitha adjie wulandari-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (736kB)
	Text Pramitha adjie wulandari-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (81kB)
	Text Pramitha adjie wulandari-dapus.pdf Download (145kB)

Abstract

Pemerintahan Desa memiliki peran strategis dalam pelayanan masyarakat dan pembangunan desa, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Kepala Desa memiliki wewenang dalam pengelolaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perangkat desa.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan wewenang Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Pangkah Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penulisan hukum ini menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer sebagai data pendukung dari wawancara pihak terkait kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Pangkah telah berjalan sesuai regulasi, tetapi perlu adanya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, serta pelatihan bagi perangkat desa agar sistem tata kelola keuangan lebih efektif dan akuntabel.
Kata kunci : Wewenang Kepala Desa, Pengelolaan Keuangan Desa,
Partisipasi Masyarakat, Transparansi, Akuntabilitas.

Actions (login required)

View Item