Search for collections on Undip Repository

TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (STUDI PUTUSAN BANI JAKARTA NO.801/II/ARB-BANI/2016). _023 Acara 2025

BISRI, AHMAD NAUFAL and Marjo, Marjo and Utama, Kartika Widya (2025) TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN (STUDI PUTUSAN BANI JAKARTA NO.801/II/ARB-BANI/2016). _023 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

[thumbnail of Ahmad Naufal Bisri_cover.pdf] Text
Ahmad Naufal Bisri_cover.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[thumbnail of Ahmad Naufal Bisri_abstrak.pdf] Text
Ahmad Naufal Bisri_abstrak.pdf

Download (47kB)
[thumbnail of Ahmad Naufal Bisri_bab 1.pdf] Text
Ahmad Naufal Bisri_bab 1.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (283kB)
[thumbnail of Ahmad Naufal Bisri_bab 2.pdf] Text
Ahmad Naufal Bisri_bab 2.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (563kB)
[thumbnail of Ahmad Naufal Bisri_bab 3.pdf] Text
Ahmad Naufal Bisri_bab 3.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (470kB)
[thumbnail of Ahmad Naufal Bisri_bab 4.pdf] Text
Ahmad Naufal Bisri_bab 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (61kB)
[thumbnail of Ahmad Naufal Bisri_dapus.pdf] Text
Ahmad Naufal Bisri_dapus.pdf

Download (1MB)

Abstract

Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan berbagai kelebihan, seperti sifat putusannya yang final and binding. Dalam hal ini putusan BANI Nomor 801/II/ARB-BANI/2016 tidak dapat dilaksanakan eksekusinya. Hal ini membuat putusan ini dikatakan noneksekutabel karena hilangnya objek prestasi karena kebijakan publik. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase dan APS. Adapun putusan ini menciptakan problematika baru yang melahirkan legal issue mengenai Tinjauan Yuridis Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan BANI Jakarta Nomor 801/II/ARB-BANI/2016). Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui peran Pengadilan Negeri dalam melaksanakan eksekusi putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia, mengetahui pelaksanaan ekskeusi putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Jakarta Nomor 801/II/ARB-BANI/2016, dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia, serta upaya mengatasinya, analisis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dilengkapi dengan pendapat para ahli yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Penulisan Hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan cara memperoleh bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yang dengan menyajikan penjelasan atas hasil penelitian sekaligus akan dianalisis sehingga menghasilkan temuan terkait permasalahan penelitian, yaitu mencari sebab akibat dari permasalahan yang terdapat pada perumusan masalah dalam Tinjauan Yuridis Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan BANI Jakarta Nomor 801/II/ARB-BANI/2016). Hasil penelitian dalam Penulisan Hukum ini menunjukkan bahwa setelah didaftarkannya putusan BANI ini tidak serta merta dapat dilaksanakan eksekusi, karena terhadap putusan ini tidak dapat dilaksanakan eksekusinya karena faktor utama yaitu hilangnya objek prestasi karena kebijakan publik, adanya upaya penundaan dengan perlawanan verzet dan juga upaya Pembatalan Arbitrase. Hal ini diakibatkan karena tidak selarasnya interpretasi antara Pasal 60 dengan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan APS yang tidak mencerminkan prinsip Arbitrase yaitu final and binding yang mengakibatkan terbukanya celah untuk melakukan penundaan pelaksanaan putusan arbitrase dan pudarnya kelebihan yang ditawarkan arbitrase seperti tidak lagi dapat memberikan jaminan kepastian hukum, sehingga diperlukan penyelarasan serta harmonisasi regulasi peraturan perundang-undangan agar praktik arbitrase di Indonesia dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan dapat diandalkan oleh para pihak yang memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketanya.
Kata Kunci: Sengketa Perdata, Arbitrase, Eksekusi Putusan, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords: Sengketa Perdata, Arbitrase, Eksekusi Putusan, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Perpus FH
Date Deposited: 08 May 2025 02:26
Last Modified: 19 Sep 2025 03:30
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/32042

Actions (login required)

View Item View Item