SIRAIT, CHAROLUS STEVANUS and Utama, Yos Johan and Putrijanti, Aju (2025) ANALISIS PENYELESAIAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI DARI ASPEK PERADILAN TATA USAHA NEGARA. _029 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text CHAROLUS_STEVANUS_SIRAIT_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (448kB)
	Text CHAROLUS_STEVANUS_SIRAIT_abstrak.pdf Download (213kB)
	Text CHAROLUS_STEVANUS_SIRAIT_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text CHAROLUS_STEVANUS_SIRAIT_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (315kB)
	Text CHAROLUS_STEVANUS_SIRAIT_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	Text CHAROLUS_STEVANUS_SIRAIT_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text CHAROLUS_STEVANUS_SIRAIT_dapus.pdf Download (230kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperluas kompetensi absolut Peratun dalam melakukan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang.
Kehadiran UUAP menjadi bentuk paradigma baru dalam hal penyelesaian pengujian penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi pada kerugian negara. Hal ini dikarenakan, semula penyelesaian penyalahgunaan wewenang langsung dilaksanakan oleh Pengadilan TIPIKOR namun sekarang dilaksanakan di dalam Peratun terlebih dahulu.
Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui kewenangan, batasan dan proses penyelesaian permohonan penyalahgunaan wewenang di Peratun.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal, pendekatan perundang-undangan, asas hukum, dan wawancara yang turut menjelaskan secara obyektif pengimplementasian Kewenangan Peratun.
Hasil penelitian menunjukkan, penyelesaian pengujian penyalagunaan wewenang didasari pada UUAP dan PERMA No.4 Tahun 2015. Penyelesaian Pengujian unsur penyalahgunaan dalam Peratun memiliki beberapa batasan, Pertama, Subyek permohonan yaitu badan dan atau/ pejabat pemerintahan. Kedua, obyek permohonan ialah hasil laporan APIP. Ketiga, pengajuan permohonan harus dilakukan sebelum adanya proses pidana.
Kata Kunci : Kewenangan, Peratun, Penyalahgunaan Wewenang.

Actions (login required)

View Item