TRISHA, IVANA and Al AsyArie, Moh. Asadullah Hasan and Mahmudah, Siti (2025) AKIBAT HUKUM PENOLAKAN RENCANA PERDAMAIAN OLEH KREDITOR PADA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 65/PDT.SUS-PKPUS/2022/PN.NIAGA.JKT.PST). _054 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text IVANA TRISHA_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text IVANA TRISHA_abstrak.pdf Download (7kB)
	Text IVANA TRISHA_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	Text IVANA TRISHA_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (208kB)
	Text IVANA TRISHA_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (207kB)
	Text IVANA TRISHA_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text IVANA TRISHA_dapus.pdf Download (144kB)

Abstract

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberi hak kepada kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU. Terdapat tiga jenis kreditor dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu kreditor preferen, kreditor separatis, dan kreditor konkuren. Kreditor separatis adalah kreditor yang memegang jaminan kebendaan. Kepailitan dan PKPU membawa akibat baik bagi kreditor selaku pemohon maupun debitor selaku termohon. Kedudukan kreditor separatis tentang hak eksekusi jaminan dalam kepailitan diatur dalam Pasal 55 Ayat (1) UU KPKPU, Pasal 21 UU Hak Tanggungan dan Pasal 27 UU Jaminan Fidusia, seolah-olah bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) UU KPKPU yang menangguhkan hak eksekutorial tersebut. Kepailitan tersebut juga membawa akibat terhadap direksi perusahaan selaku termohon sekaligus penjamin perorangan untuk perusahaannya.
Metode penelitian yang dilakukan adalah secara yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis berfokus pada Putusan Pengadilan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPUS/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.
Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan Bank Artha Graha sebagai kreditor separatis terhadap penolakan rencana perdamaian yang diajukan PT Anzawara Satria serta untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban direksi selaku penjamin
terhadap kepailitan PT Anzawara Satria.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa atas kontradiksi antara ketentuan dalam UU KPKPU, UU HT, dan UU Jaminan Fidusia mengenai hak kreditor separatis ketiganya mempunyai kedudukan yang sama secara hierarki. Dengan demikian, untuk menentukan hukum mana yang seharusnya berlaku maka dapat digunakan asas preferensi yakni asas lex specialis derogat legi generali, artinya hukum kepailitan menjadi hukum yang khusus terhadap hukum hak jaminan. Kemudian terkait direksi selaku penjamin memiliki hak istimewa sebagaimana ketentuan KUH Perdata, namun hak tersebut tidak dipertahankan, maka hartanya akan dieksekusi terlebih dahulu. Sejalan dengan asas pacta sunt servanda, maka penjamin hanya bertanggung jawab untuk membayar lunas seluruh utang kepada kreditor yang terikat perjanjian dengannya.
Kata Kunci : Kepailitan, Kreditor Separatis, Penjamin Perorangan

Actions (login required)

View Item