PUTRI, AGNES KRISTINA and Rahmanda, Bagus and Mahmudah, Siti (2025) TINJAUAN YURIDIS KEPAILITAN TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BUMN (STUDI PUTUSAN NOMOR 35/PDT.SUS-PAILIT/2021/PN.NIAGA.JKT.PST). _059 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Agnes Kristina Putri_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB)
	Text Agnes Kristina Putri_abstrak.pdf Download (9kB)
	Text Agnes Kristina Putri_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)
	Text Agnes Kristina Putri_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (221kB)
	Text Agnes Kristina Putri_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	Text Agnes Kristina Putri_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text Agnes Kristina Putri_dapus.pdf Download (147kB)

Abstract

Pengaturan permohonan pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU hanya mengatur terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Akan tetapi, kepailitan juga dapat terjadi pada anak perusahaan BUMN. Permasalahan kemudian timbul karena tidak ada kejelasan mengenai pengaturan permohonan pernyataan pailit terhadap anak perusahaan BUMN. Hal tersebut mengakibatkan adanya perbedaan pendapat dan juga penafsiran terkait penerapan regulasi dan kedudukan anak perusahaan BUMN dalam hal permohonan pernyataan pailit. Dalam Putusan Majelis Hakim pada perkara PT Kertas Leces (Persero) menyatakan bahwa perlu ditinjau kembali bentuk sebuah badan hukum tersebut. Apabila berbentuk Perum, maka sudah tepat penerapan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU KPKPU tetapi apabila badan hukum tersebut berbentuk Persero maka permohonan pernyataan pailit dapat diajukan baik oleh debitor, kreditor, atau para kreditor. Selanjutnya dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang menyatakan bahwa anak perusahaan BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai BUMN hanya karena terdapat penyertaan modal berupa saham sehingga dalam hal ini kedudukan anak perusahaan BUMN merupakan entitas yang berbeda dengan BUMN.
Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder yang dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan wawasan terkait pengaturan hukum kepailitan pada permohonan pernyataan pailit anak perusahaan BUMN dan analisis pelaksanaan permohonan pernyataan pailit terhadap anak perusahaan BUMN pada Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan dari anak perusahaan BUMN merupakan sebuah entitas yang mandiri dan terpisahkan dengan BUMN. Kemudian dalam hal pelaksanaan permohonan pernyataan pailit pada putusan ini, PT Indonesia Power selaku anak perusahaan BUMN tidak dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (5) karena PT Indonesia Power merupakan entitas mandiri dan tidak dapat diperlakukan sama dengan BUMN.
Kata Kunci: Kepailitan Permohonan Pailit, BUMN, Anak Perusahaan BUMN.

Actions (login required)

View Item