ARDIANSYAH, ROBBY and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Diamantina, Amalia (2025) ANALISIS IMPLIKASI YURIDIS PENGABAIAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM (Studi Putusan Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024). _027 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Robby Ardiansyah_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (952kB)
	Text Robby Ardiansyah_abstrak.pdf Download (217kB)
	Text Robby Ardiansyah_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text Robby Ardiansyah_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (459kB)
	Text Robby Ardiansyah_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (388kB)
	Text Robby Ardiansyah_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (323kB)
	Text Robby Ardiansyah_dapus.pdf Download (325kB)

Abstract

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia sebagai negara hukum dilaksanakan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Namun, dalam situasi tertentu KPU diketahui pernah memutuskan untuk tidak melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga penyelenggara pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Salah satunya yaitu mengabaikan putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat di dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Kondisi ini tentu saja merupakan bentuk dari ketidakpatuhan KPU terhadap Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta kepastian hukum di dalam penyelenggara pemilu di negara demokrasi. Fenomena ini dapat ditemukan di dalam Putusan Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 tentang gugatan Irman Gusman terhadap KPU yang telah mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini berkaitan dengan Mengapa KPU mengabaikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor
600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT serta apa implikasi yuridis yang terjadi setelah pengabaian putusan PTUN dilakukan oleh KPU.
Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif yang menggunakan penelitian hukum berupa data sekunder berupa studi pustaka yang mencakup peraturan perundangan serta teori dan norma hukum yang relevan.
Hasil Penelitian hukum ini memaparkan terdapat permasalahan di dalam penyelenggaraan pemilu yaitu pada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pilihan Sumatera Barat akibat pengabaian Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT oleh KPU. Pengabaian Putusan PTUN oleh KPU telah menyebabkan keadilan yang tertunda bagi Irman Gusman yang telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara Anggota DPD Dapil Sumatera Barat. Namun, tidak ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPD Dapil Sumatera Barat. Padahal PTUN sebagai lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu sesuai dengan Undang-Undang Pemilu telah menegaskan bahwasanya Keputusan KPU mengenai Daftar Calon Tetap Anggota DPD Dapil Sumatera Barat harus memasukkan nama Irman Gusman di dalamnya. Bahkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara telah memberikan surat perintah eksekusi kepada KPU agar menjalankan Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT. Tetapi KPU tetap bersikeras untuk tidak menjalankan Putusan tersebut dengan alasan bahwasanya Putusan PTUN Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT tidak sesuai dengan desain konstitusional peraturan pemilu. Implikasi Yuridisnya adalah MK memerintahkan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan menetapkan Irman Gusman sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPD Dapil Sumatera Barat sesuai dengan amar putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.
Kata Kunci: Komisi Pemilihan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Konstitusi, Undang Undang Pemilu.

Actions (login required)

View Item