DARMAWAN, PIPIT YUDITHA and Sonhaji, Sonhaji and Solechan, Solechan (2025) Tinjauan Yuridis Pengendalian Tenaga Kerja Asing Melalui Kebijakan Retribusi Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023. _026 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Pipit Yuditha_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
	Text Pipit Yuditha_abstrak.pdf Download (100kB)
	Text Pipit Yuditha_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB)
	Text Pipit Yuditha_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (203kB)
	Text Pipit Yuditha_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (274kB)
	Text Pipit Yuditha_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (77kB)
	Text Pipit Yuditha_dapus.pdf Download (112kB)

Abstract

Globalisasi telah mendorong pergerakan tenaga kerja antar negara, sehingga pemerintah perlu menentukan kebijakan yang tepat untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan tenaga kerja lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengendalian TKA oleh pemerintah
berdasarkan hukum ketenagakerjaan dan peran Pemerintah Daerah Kota Surabaya terkait kebijakan retribusi dalam pengendalian TKA berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan statute approach, yang mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Penelitian ini juga menggunakan wawancara atau data primer sebagai pelengkap. Hasil data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara akan disusun dengan bentuk tulisan berupa kata-kata dan dimasukkan ke dalam laporan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian TKA sangat penting untuk menjaga kesempatan kerja yang layak bagi warga negara Indonesia, meminimalkan dampak negatif terhadap pasar tenaga kerja dalam negeri, serta memastikan transfer keahlian dari TKA kepada tenaga kerja lokal. Pemerintah Kota Surabaya melalui Perda Nomor 7 Tahun 2023 berperan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengelola urusan terkait penggunaan TKA, sehingga dapat membantu mengendalikan penggunaan TKA dan mendukung pembangunan daerah. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan retribusi daerah memiliki urgensi dalam pengendalian TKA sebagai upaya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi daerah dengan perlindungan tenaga kerja lokal.
Kata Kunci: Tenaga Kerja Asing, Retribusi Daerah, Pengendalian TKA

Actions (login required)

View Item