NUGRAHA, HIFZHAN and Utama, Yos Johan and Putrijanti, Aju (2025) ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DALAM PERATUN. _022 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Hifzhan Nugraha - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
	Text Hifzhan Nugraha - abstrak.pdf Download (245kB)
	Text Hifzhan Nugraha - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (363kB)
	Text Hifzhan Nugraha - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (407kB)
	Text Hifzhan Nugraha - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB)
	Text Hifzhan Nugraha - bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)
	Text Hifzhan Nugraha - dapus.pdf Download (265kB)

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan perluasan kompetensi absolut kepada Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal mengadili sengketa tindakan pemerintahan. Namun pada implementasinya penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan menimbulkan kerancuan dalam menentukan batasan tindakan pemerintahan dalam ranah administrasi dan perdata. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai kompetensi absolut Peratun dan prosedur dalam menyelesaikan sengketa tindakan pemerintahan secara yuridis. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah studi kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peratun berwenang mengadili sengketat indakan pemerintahan dan prosedur penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan berdasarkan UU AP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad).
Kata Kunci : Tindakan Pemerintahan, Sengketa Tindakan Pemerintahan, kompetensi absolut, prosedur.

Actions (login required)

View Item