RAHAYU, WIDYA INDAH and Solechan, Solechan and Suhartoyo, Suhartoyo (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PRAKTIK UNION BUSTING BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA. _028 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text WIDYA INDAH RAHAYU _ cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (520kB)
	Text WIDYA INDAH RAHAYU _ abstrak.pdf Download (11kB)
	Text WIDYA INDAH RAHAYU _ bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (181kB)
	Text WIDYA INDAH RAHAYU _ bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB)
	Text WIDYA INDAH RAHAYU _ bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (409kB)
	Text WIDYA INDAH RAHAYU _ bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (21kB)
	Text WIDYA INDAH RAHAYU _ dapus.pdf Download (807kB)

Abstract

Union busting atau pemberangusan serikat pekerja merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak kebebasan berserikat yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Praktik ini mencakup pemutusan hubungan kerja, mutasi, pengurangan upah, intimidasi, serta kampanye anti-serikat pekerja.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan penerapannya dalam melindungi Serikat Pekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Indonesia, menganalisis implementasi pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah terhadap dugaan praktik Union Busting di PT. GS Battery Plant Semarang, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pengawas Ketenagakerjaan dalam mengatasi praktik Union Busting.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari dokumen hukum serta laporan terkait. Studi lapangan dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan data empiris. Data dianalisis menggunakan metode interactive model of analysis dari Miles dan Huberman untuk memperoleh gambaran penerapan kebijakan secara sistematis dan komprehensif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dan penerapannya dalam melindungi Serikat Pekerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Indonesia diwujudkan melalui adanya berbagai peraturan yang mengatur serta adanya pengawasan ketenagakerjaan. Implementasi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Terhadap Dugaan Praktik Union Busting di PT. GS Battery Plant Semarang telah dilakukan berdasarkan SOP dan peraturan yang ada oleh pengawas ketenagakerjaan pada bidang pengawasan Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah namun belum terlaksana secara maksimal. Kendala yang dihadapi oleh Pengawas Ketenagakerjaan dalam mengatasi praktik Union Busting terbagi dalam beberapa aspek, yaitu berdasarkan struktur hukum, subtansi hukum, dan budaya hukum.
Kata Kunci: Union Busting, Serikat Pekerja, Pengawasan Ketenagakerjaan.

Actions (login required)

View Item