AZIZAH, NITA RAHMA and Azhar, Muhamad and Suhartoyo, Suhartoyo (2025) PROSPEK PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEAGAMAAN DALAM SISTEM TATA KELOLA PERTAMBANGAN. _021 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nita Rahma Azizah_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Nita Rahma Azizah_abstrak.pdf Download (135kB)
	Text Nita Rahma Azizah_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (293kB)
	Text Nita Rahma Azizah_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (436kB)
	Text Nita Rahma Azizah_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (412kB)
	Text Nita Rahma Azizah_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (130kB)
	Text Nita Rahma Azizah_dapus.pdf Download (146kB)

Abstract

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk mineral dan batubara, yang harus dikelola untuk kesejahteraan rakyat sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat dengan kebijakan yang tepat. Pengelolaan pertambangan di Indonesia menghadapi tantangan, terutama terkait dampak lingkungan dan sosial. Kebijakan izin tambang harus memperhatikan hak masyarakat, termasuk hak atas lingkungan hidup yang sehat. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 memberikan izin usaha pertambangan kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan, yang menimbulkan perdebatan. Meskipun bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, ada kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan izin, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji landasan pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, serta untuk menganalisis prospek dan strategi dalam pemberian izin tersebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan asas-asas hukum dan hierarki peraturan secara vertikal. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dengan menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama studi kepustakaan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pemberian IUP kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 mengenai Pelaksanaan Aktivitas Pertambangan Mineral dan Batubara, memiliki dampak hukum yang signifikan. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan merupakan organisasi yang tujuan dibentuknya tidak mencari keuntungan. Ketidakselarasan antara kebijakan tersebut berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum serta berbagai tantangan dalam penerapannya. Walaupun kebijakan ini dapat meningkatkan peran serta masyarakat dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal, kebijakan ini juga membawa risiko konflik sosial serta kerusakan lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 sangat bergantung pada pengawasan yang ketat, transparansi dalam proses perizinan, serta keterlibatan aktif dari pihak-pihak terkait untuk memastikan tujuan kebijakan dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek hukum dan kelestarian lingkungan.
Kata Kunci: Peraturan Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Actions (login required)

View Item