HERLAMBANG, NICHOLAS GAGAH SURYO and Soponyono, Eko and Prasetyo, Mujiono Hafidh (2025) IMPLIKASI PENETAPAN TERSANGKA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21 / PUU-XII / 2014 TERHADAP OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN PENYIDIK KEPOLISIAN MAUPUN PENYIDIK KPK. _006 PDN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nicholas Gagah_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (513kB)
	Text Nicholas Gagah_abstrak.pdf Download (154kB)
	Text Nicholas Gagah_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB)
	Text Nicholas Gagah_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (254kB)
	Text Nicholas Gagah_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	Text Nicholas Gagah_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (57kB)
	Text Nicholas Gagah_dapus.pdf Download (232kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penetapan tersangka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian maupun penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengatur kembali batasan kewenangan penyidik dalam penetapan tersangka, yang berdampak pada praktik hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks operasi tangkap tangan yang sering dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, serta praktik penerapannya dalam tindakan penyidikan. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer berupa Putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder yang mencakup literatur dan pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memberikan batasan yang lebih ketat terkait penetapan tersangka, yang berpotensi mempengaruhi kelancaran operasi tangkap tangan. Keputusan ini juga mempengaruhi ruang bagi perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum, terutama dalam efektifitas Operasi Tangkap Tangan yang dapat merugikan pihak penyidik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mempersempit ruang gerak penyidik dalam menetapkan tersangka, hal ini memberikan dampak negatif terhadap efektifitas dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, khususnya dalam operasi tangkap tangan.
Kata kunci: Penetapan tersangka, Putusan Mahkamah Konstitusi, Operasi Tangkap Tangan (OTT), Penyidik Kepolisian, Penyidik KPK

Actions (login required)

View Item