LUTFIAH, SALWA and Aminah, Aminah and Islamiyati, Islamiyati (2025) PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEPIHAK (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 199 K/PDT.SUS-PHI/2019). _035 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SALWA LUTFIAH - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text SALWA LUTFIAH - abstrak.pdf Download (150kB)
	Text SALWA LUTFIAH - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (340kB)
	Text SALWA LUTFIAH - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	Text SALWA LUTFIAH - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB)
	Text SALWA LUTFIAH - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (151kB)
	Text SALWA LUTFIAH - dapus.pdf Download (419kB)

Abstract

Mengacu pada Putusan Nomor 199 K/Pdt.Sus-Phi/2019 terkait perselisihan hubungan industrial. Pada kasus tersebut terjadi pencideraan aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni telah terjadi PHK sepihak dan adanya penyalahgunaan kedudukan hukum yang merugikan pekerja. Permasalahan hukum ini memicu pertanyaan mengenai analisis pertimbangan hakim dalam putusan tersebut dan efektivitas perlindungan hukum bagi pekerja kontrak, sehingga penulis mengangkat judul “Perlindungan Hukum Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 199 K/Pdt.Sus-Phi/2019)”.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang sebagian besar dilakukan hanya dengan meneliti bahan kepustakaan ataupun data sekunder belaka menggunakan pendekatan asas, norma, dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat descriptive analysis, dan dikaji dengan menggunakan analisis data kualitatif.
Temuan penelitian ini menunjukkan adanya indikasi pelanggaran terhadap asas-asas perjanjian dalam hubungan kerja antara PT Indopal Harapan Murni dengan pekerjanya, yang berpotensi menciderai asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas kepastian hukum. Perlindungan hukum sangat diperlukan dalam hal ini, baik melalui upaya hukum preventif berupa upaya pencegahan PHK, pentingnya penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, perjanjian tertulis, larangan masa percobaan kerja, klasifikasi dan jangka waktu PKWT. Adapun upaya hukum represif berupa perundingan bipartit dan tripartit, gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial, dan pemberian kompensasi. Sehingga optimalisasi peran pengawasan pemerintah dalam sektor ketenagakerjaan perlu dioptimalkan untuk memastikan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi para pekerja.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum Pekerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Actions (login required)

View Item