Putri, Salmaa Oktavia and Juliani, Henny and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2025) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN TERTIB BERLALU LINTAS DI KABUPATEN KENDAL. _030 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Salmaa Oktavia-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (695kB)
	Text Salmaa Oktavia-abstrak.pdf Download (120kB)
	Text Salmaa Oktavia-bab 1.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB)
	Text Salmaa Oktavia-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (128kB)
	Text Salmaa Oktavia-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (135kB)
	Text Salmaa Oktavia-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (20kB)
	Text Salmaa Oktavia-dapus.pdf Download (65kB)

Abstract

Pemerintah merupakan suatu lembaga yang mendapat mandat dari rakyat untuk menjalankan kewenangan dalam melaksanakan dan mengelola urusan kenegaraan di suatu negara. Salah satu fungsi dari pemerintah yaitu menyediakan pelayanan kepada masyarakat atau publik. Dalam hal ini, kepolisian yang merupakan bagian dari pemerintah sangatlah lekat dengan pelayanan. Pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu pelayanan yang dilaksanakan oleh Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting dari pengaturan terhadap pelayanan pembuatan (SIM) serta mengetahui apa hambatan dan upaya yang dilakukan oleh petugas Kepolisian dalam peningkatan pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai upaya peningkatan tertib berlalu lintas di Kabupaten Kendal.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal, dengan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer serta didukung oleh data sekunder, yang kemudian diolah menggunakan teknik deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 di Kabupaten Kendal telah berjalan dengan baik sesuai peraturan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal masih terdapat berbagai hambatan. Hambatan terhadap implementasi pengaturan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 dalam pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dipengaruhi berbagai faktor, yaitu faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor fasilitas dan infrastruktur, faktor sumber daya manusia, dan faktor pengawasan dan penegakan hukum. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kendal dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yaitu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan cara penggunaan aplikasi SIM Online. Selain itu, petugas juga meningkatkan kualitas fasilitas serta menyelenggarakan pelatihan bagi petugas untuk meningkatkan pemahaman yang berkaitan dengan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), serta melakukan pengawasan yang lebih ketat untuk mengatasi masalah praktik percaloan.
Kata Kunci: Pemerintah; Pelayanan Publik; Kepolisian; Izin.

Actions (login required)

View Item