DJATI, KHALISA NABILA and Cahyaningtyas, Irma and Sukinta, Sukinta (2025) TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BERDASARKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE. _048 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text KHALISA NABILA DJATI_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text KHALISA NABILA DJATI_abstrak.pdf Download (114kB)
	Text KHALISA NABILA DJATI_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (250kB)
	Text KHALISA NABILA DJATI_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text KHALISA NABILA DJATI_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
	Text KHALISA NABILA DJATI_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text KHALISA NABILA DJATI_dapus.pdf Download (125kB)

Abstract

Tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menimbulkan dampak negatif baik bagi korban maupun masyarakat, serta berpotensi membebani sistem peradilan pidana di Indonesia. Hadirnya pendekatan Restorative Justice yang menekankan pada penyelesaian melalui dialog dan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku menjadi alternatif penyelesaian tindak pidana berdasarkan pendekatan Restorative Justice. Maka dari itu, dalam penelitian ini terdapat dua permasalahan. Pertama, apakah perkara tindak pidana penggelapan dapat diselesaikan berdasarkan pendekatan Restorative Justice. Kedua, bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan di pengadilan berdasarkan pendekatan Restorative Justice. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui metode pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian didapat bahwa proses penyelesaian tindak pidana penggelapan berdasarkan pendekatatan Restorative Justice dapat dilakukan. Diawali dengan adanya perdamaian antara terdakwa dan korban pada proses penyelesaian perkara tersebut di pengadilan. Hakim dalam proses penyelesaiannya berdasar pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dari pasal tersebut hakim memiliki kewenangan untuk menggali nilai-rasa rasa keadilan bagi korban dan terdakwa seperti yang terjadi pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 237/Pid.B/2023/PN Tjg hakim merasa perdamaian antara korban dan terdakwa itu tulus serta tidak ada paksaan dari pihak manapun dan sesuai dengan tujuan dari Restorative Justice yaitu kepentingan korban dan memulihkan keadaan seperti semula. Maka dari itu hakim merasa putusan yang dijatuhkan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan dan mengembalikan barang bukti motor yang dibawa oleh terdakwa sudah cukup dan sejalan dengan tujuan dari Restorative Justice.
Kata Kunci : Tindak Pidana Penggelapan, Proses Penyelesaian, Pendekatan Restorative Justice.

Actions (login required)

View Item