SASIKIRANA, YOLANDA and Yunanto, Yunanto and Adhi, Yuli Prasetyo (2025) IMPLIKASI HUKUM PERCERAIAN TERHADAP HAK CIPTA SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN CAMPURAN. _039 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Yolanda Sasikirana_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Yolanda Sasikirana_abstrak.pdf Download (114kB)
	Text Yolanda Sasikirana_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB)
	Text Yolanda Sasikirana_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (318kB)
	Text Yolanda Sasikirana_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (337kB)
	Text Yolanda Sasikirana_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text Yolanda Sasikirana_dapus.pdf Download (128kB)

Abstract

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) semakin umum terjadi di era globalisasi. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dalam perkawinan campuran. Hak cipta sebagai benda tidak berwujud memiliki hak ekonomi yang dapat memberikan keuntungan finansial dan dianggap sebagai harta bersama. Jika pasangan dalam perkawinan campuran tidak membuat perjanjian perkawinan yang mengatur harta perkawinan, maka dapat timbul permasalahan ketika terjadi perceraian dalam pembagian harta bersama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kewarganegaraan pasangan yang berdampak pada penerapan hukum yang berbeda dalam mengatur pembagian harta bersama.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berdasarkan Pasal 499 KUHPerdata, benda mencakup segala sesuatu yang dapat dimiliki, baik berwujud maupun tidak berwujud. Hak ekonomi dari hak cipta yang diperoleh atau didaftarkan selama masa perkawinan memiliki kedudukan sebagai benda tidak berwujud yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama dalam perkawinan, termasuk dalam perkawinan campuran, selama tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya. Hukum yang berlaku dalam pembagian hak ekonomi dari hak cipta ketika terjadi perceraian dianut prinsip choice of law. Jika pasangan belum menentukan choice of law dan hak cipta tersebut didaftarkan maka harus dinilai menurut hukum dari negara atau tempat dimana hak cipta tersebut didaftarkan. Namun, jika hak cipta tidak didaftarkan maka berlaku azas mobilia personam sequntur yaitu sistem hukum benda bergerak mengikuti dimana status hukum orang yang menguasainya. Apabila berlaku hukum Indonesia, maka hakekonomi dari hak cipta dalam perkawinan campuran dapat dibagi secara adil dan merata tanpa memandang siapa yang menciptakan atau mendaftarkan secara resmi hak cipta dengan tetap memperhatikan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan agar prinsip keadilan dan kesejahteraan antar dua belah pihak tetap terjaga.
Kata Kunci: Perkawinan Campuran, Harta Bersama, Hak Cipta.

Actions (login required)

View Item