WIDOWATI, ARTANTI and Saraswati, Retno and Indarja, Indarja (2025) IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENETAPAN PENCALONAN PASANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEMARANG TAHUN 2024. _017 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Artanti Widowati_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (478kB)
	Text Artanti Widowati_abstrak.pdf Download (41kB)
	Text Artanti Widowati_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (264kB)
	Text Artanti Widowati_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text Artanti Widowati_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	Text Artanti Widowati_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (46kB)
	Text Artanti Widowati_dapus.pdf Download (340kB)

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah mekanisme persyaratan pencalonan kepala daerah di Indonesia dengan membatalkan ketentuan ambang batas yang lama pada Pasal 40 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 yakni partai politik atau gabungan partai politik memerlukan perolehan paling sedikit 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pemilihan umum DPRD sebelumnya dengan syarat bahwa partai politik tersebut telah memiliki kursi DPRD. Kemudian dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa persyaratan pencalonan disesuaikan dengan persentase suara sah yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap setiap daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan implementasi putusan tersebut dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah
menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data didasarkan pada studi kepustakaan dan wawancara.
Hasil dari penelitian ini adalah Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ketentuan yang lama telah terbukti membatasi hak konstitusional partai politik yang tidak memiliki kursi DPRD untuk berpartisipasi dalam pencalonan kepala daerah. Oleh karena itu, dengan adanya ketentuan yang baru diharapkan mampu mengurangi dominasi partai-partai besar dan membuka peluang bagi setiap partai politik maupun perseorangan untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah sehingga kompetisi pemilihan kepala daerah akan lebih kompetitif. Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024, Pasangan Calon Nurul Huda, S.H. dan Yarmuji, A.Md yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) diuntungkan dengan ketentuan baru tersebut sehingga dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024.
Kata Kunci: Mahkamah

Actions (login required)

View Item