MARBUN, ESTER PALMINA and Widanarti, Herni and Muhyidin, Muhyidin (2025) IMPLIKASI YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA TIDAK ADANYA PERSETUJUAN POLIGAMI SERTA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SETELAH PUTUSNYA IKATAN PERKAWINAN AKIBAT KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2021/PA.Tse). _044 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Ester Palmina Marbun_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (290kB)
	Text Ester Palmina Marbun_abstrak.pdf Download (153kB)
	Text Ester Palmina Marbun_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text Ester Palmina Marbun_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (361kB)
	Text Ester Palmina Marbun_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (349kB)
	Text Ester Palmina Marbun_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	Text Ester Palmina Marbun_dapus.pdf Download (227kB)

Abstract

Pada prinsipnya, sistem perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Namun, undang-undang membuka peluang untuk melangsungkan poligami dengan syarat dan ketentuan tertentu. Apabila perkawinan poligami dilangsungkan dengan melanggar ketentuan dan syarat yang berlaku, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Salah satu dasar pembatalan perkawinan poligami ialah apabila pelaksanaannya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa persetujuan istri pertama dan tanpa penetapan pengadilan agama.
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam membatalkan perkawinan poligami setelah putusnya ikatan perkawinan akibat kematian, dengan studi kasus pada putusan Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Tse. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi yuridis yang timbul dari pembatalan perkawinan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal yang mengutamakan data sekunder sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan hukum.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan putus pada dasarnya tidak dapat diterima. Oleh karena itu seharusnya gugatan pembatalan perkawinan tersebut tidak diterima oleh hakim. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian Rumusan Hukum Kamar Agama, khususnya pada angka 1 huruf e. Implikasi yuridis dari pembatalan perkawinan berkaitan dengan hubungan suami-istri yang dibatalkan. Namun, terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan sebelum pembatalan perkawinan dan pihak ketiga, tidak berlaku surut.
Kata Kunci: Implikasi Yuridis, Pembatalan Perkawinan, Putusnya
Perkawinan

Actions (login required)

View Item