UTOMO, BAGAS PRIYO and Sonhaji, Sonhaji and Suhartoyo, Suhartoyo (2025) PELAKSANAAN PERAN DAN WEWENANG DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI TERHADAP PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI JAWA TENGAH. _027 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Bagas Priyo Utomo_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (561kB)
	Text Bagas Priyo Utomo_abstrak.pdf Download (263kB)
	Text Bagas Priyo Utomo_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (410kB)
	Text Bagas Priyo Utomo_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (424kB)
	Text Bagas Priyo Utomo_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (321kB)
	Text Bagas Priyo Utomo_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (144kB)
	Text Bagas Priyo Utomo_dapus.pdf Download (498kB)

Abstract

Upah minimum ditetapkan untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha, pekerja, dengan dukungan pemerintah. Tujuan pemerintah dalam mengatur upah adalah untuk melindungi pekerja dari tindakan sewenang-wenang pengusaha dalam memberi upah. Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah memiliki fungsi utama dalam memberikan saran, pertimbangan, dan rekomendasi Upah Minimum terhadap Gubernur Jawa Tengah dalam penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan tentang peran dan wewenang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah daalam penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota serta implikasi keputusannya terhadap kesejahteraan buruh dan ekonomi Jawa Tengah.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah non doktrinal atau empiris dan menerapkan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari wawancara kepada Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah. Dengan data pendukung yaitu data sekunder yang didapat dari kepustakaan antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal/artikel ilmiah, internet, berita, dan bahan hukum tersier seperti kamus besar Bahasa Indonesia.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang peran dan wewenang Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah PP No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 560/35 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan dan Sekertariat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti 2022-2025. Adapun pelaksanaanya terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dengan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.16 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Tahun 2025. Implikasi keputusan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah terhadap kesejahteraan buruh akan berdampak terhadap kesejahteraan buruh, peningkatan taraf hidup, meningkatkan produktivitas buruh, serta peningkatan daya beli. Sedangkan implikasinya terhadapa ekonomi di Jawa Tengah seperti peningkatan daya beli, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Kata Kunci : Upah Minimum, Dewan Pengupahan Provinsi, Pekerja/Buruh

Actions (login required)

View Item